Wabup Sukabumi: Pemkab Sukabumi Komitmen Dukung Pemilu Luber Jurdil

 

Sukabumi – koranprogresif.co.id – Rakor yang dihadiri oleh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat penting dilaksanakan mengingat Jawa Barat adalah provinsi dengan daerah pemilihan terbesar.

Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sport Center Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024).

Rakor kali ini dihadiri Bupati/ Wali Kota, Forkopimda, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala BPBD se-Jawa Barat, Kapolda dan Pangdam III/Siliwangi.

Rakor tersebut merupakan kelanjutan dari deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024,yang aman, netral dan tenang yang diselenggarakan pada 18 November 2023.

Diketahui, Rakor tersebut diselenggarakan Sebagai upaya menjaga kondusivitas dan sinergitas hingga tahap akhir agar tercapai pemilu yang lancar, jujur dan damai di Jawa Barat.

Lebih lanjut Bey Machmudin mengungkapkan, Alhamdulillah, sampai hari ini pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sangat baik di Jabar. “Kita ingatkan lagi semuanya bahwa sesuai undang-undang, ASN, TNI/Polri harus netral dan pelaksanaan pemilu yang lancar, jujur, dan damai harus dapat kita capai sampai perhitungan suara nanti,” tandasnya.

Sementara itu menurut Wakil Bupati Sukabumi, H. Iyos Somantri yang hadir mewakili Bupati, saat ditemui seusai acara menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memerintahkan seluruh Perangkat Daerah terkait untuk berkoordinasi kemudian menjaga kondusivitas bersama seluruh unsur Adhoc Penyelenggara Pemilu.

“Koordinasi harus terus dilakukan, kita ingin pemilu di Kabupaten Sukabumi berjalan sukses dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil,” jelasnya.

Selain itu, H. Iyos menyebutkan, untuk memastikan kelancaran Pemilu, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memastikan distribusi logistik pemilu baik kecukupan dan keamanan proses distribusi, memastikan keamanan kotak suara (pra, hari pelaksanaan dan pasca pemilihan), memastikan keamanan surat suara dan memastikan kesiapan pelaksana, terutama bagian yang memerlukan intervensi pemerintah daerah, pungkasnya. (EK).

Berita Lainnya