Poros Cirebon Nagari Gaungkan Petisi Tolak Hasil Pemilu

Nusantara, Politik447 views

Kota Cirebon – koranprogresif.co.id -Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan dirinya Poros Caruban Nagari menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu.

Pembacaan petisi tersebut dilangsungkan di Alun-alun Sangkala Buana Keraton Kasepuhan Kota Cirebon pada Rabu (21/2/24).

Salah satu perwakilan Poros Cirebon Nagari, Prabu Diaz mengungkapkan, petisi ini dibuat berdasarkan adanya kabar dan bukti di berbagai media dugaan penyimpangan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh segelintir oknum. Sehingga membuat pemilu menjadi gaduh dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Petisi ini hasil diskusi dan rumusan dari para penata umat, aktivis, akademisi yang melihat di lapangan diduga adanya kecurangan dalam pemilu 2024,” ucapnya.

Ia pun mendukung sejumlah politisi yang berada di parlemen menggunakan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu tersebut.

Berikut 7 (tujuh) point Petisi Caruban Nagari

1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

2. Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini.

3. Memprotes keras deklarasi kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata nyata telah melakukan pembodohan dan menggiring opini masyarakat luas, yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud.

5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
6. Mendukung Hak angket DPR RI atas Pelaksanaan Pemilu yang tidak jujur dan adil
7. Meminta TNI Polri dan aparatur terkait untuk bersikap Netral dalam pemilu

Berita Lainnya