PGSI Desak Kemenag dan Menkeu Agar Tinggalan Inpassing 2011 – 2014 Ribuan Guru Segera Dibayarkan

Semarang – koranprogresif.co.id – PB.PGSI terus mendesak kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan agar dana tunggaan Inpassing bagi Ribuan guru se-Indonesia selama tahun 2011-2014 segera dibayarkan, hal itu dikemukakan Ketua Umum PB.PGSI Pusat, Dr. Moh. Fatah, M.MPd.I, disela-sela sosialisasi dan Penyusunan Program Kerja PB. PGSI tahun 2022, dikawasan kota lama Netherlands Van Java, Resto IBC Semarang, Minggu (23/1/2022).

“Inpassing adalah hak guru, maka negara tidak elok jika sampai berhutang kepada warganya, jangan ada dusta diantara kita. Karena sebagai warga yang baik, para guru swasta kemenag telah melaksanakan tugas-tugas mendidik mencerdaskan anak bangsa dengan tulus sesuai aturan,” kata Fatah.

Perlu diketahui bahwa ada ribuan SK. INPASSING di Kementerian Agama, dimana dalam SK tersebut, berlaku terhitung sejak Desember 2011, namun pembayaran Inpassing hanya dibayar mulai 2015. “Lalu gaji Inpassing selama 3 tahun 2012, 2013, 2015 itu kemana?,” tambah Ketum PGSI, kelahiran Tegal.

Lebih lanjut Fatah menyampaikan, didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014, pada pasal 6 ayat 3 disebutkan, Tunjangan Profesi GBPNS dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, ini artinya bahwa SK Inpassing yang berlaku tahun 2011, pembayaran harusnya mulai tahun berikutnya, yaitu Januari 2012 sampai tahun berikutnya, terang Fatah.

Oleh karenanya, PGSI benar-benar mendesak sekaligus berharap kepada Gus Menag dan Ibu Menteri Keuangan, agar bisa memberikan hak- hak guru Inpassing yang tertunda selama dua era Menteri Agama. PGSI juga menganggap pasal 7 dalam PMA 43 tahun 2014, ambigu.

“Menurut kajian Tim Hukum PGSI, bahwa pasal 7 dalam PMA tersebut ambigu bahkan APOLOGI, menganggap seakan-akan mereka adalah pemilik kebenaran mutlak. Dalam Pasal 7 ayat 1 berbunyi, Pembayaran TPG dibayarkan mulai Januari 2015. Lah ini pasal model apa? Dasarnya apa? Kok bisa SK terhitung mulai 2011, tapi Pembayaran mulai 2015?, Sunguh Aneh dan diluar nalar akal sehat. Maka PMA Nomor 43 tahun 2014 yang merampas hak- hak Inpassing ribuan guru selama 3 tahun, sesungguhnya cacat hukum,” tegas Fatah.

*PERHITUNGKAN MASA KERJA, BUKA INPASSING, JANGAN PHP GURU*

Sejak Inpassing digulirkan oleh Kemenag tahun 2010, hingga saat ini belum pernah dibuka lagi pembukaan Inpassing bagi guru madrasah, padahal di Kemendikbud secara kontinyu setiap tahun ada pembukaan Inpassing. Untuk itu, PGSI berkali- kali melalui Audiensi dengan para Direktur terkait, meminta kepada kemenag untuk segera membuka pendaftaran Inpassing.

“Awal tahun 2019 kami datang Silaturrakhmi diterima Direktur GTK Suyitno, disampaikan Inpassing akan dibuka akhir 2019, lalu ada info awal 2020 akan dibuka, kemudian bergeser akhir 2020,” kata Ketum PGSI.

Karena tak kunjung direalisasikan maka pertengah Desember 2021, kembali PGSI menagih janji Pembukaan Inpassing, diterima oleh Direktur GTK yang baru Pak Muhammad Zain.

“Diawal tahun ini kami mendesak agar pembukaan Inpassing segera dilakukan, supaya Kemenag tidak tertinggal jauh dengan Kemendikbud, jangan diskriminasi dab PHP para guru swasta,” tambah Ketum PGSI.

“Di Kemendikbud sejak tahun 2008, setelah Sertifikat keluar, Inpassing langsung melekat dan menerima pembayaran tanpa ada kendala apapun,” tutup Fatah. (Red).

Berita Lainnya