Mengawali Tahun 2022, PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Perkara Pidana Tjahaja Komar Hidayat

Jakarta – koranprogresif.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (04/01/2022) kembali menggelar sidang lanjutan pidana atas nama terdakwa Tjahaja Komar Hidayat seperti tercantum di SIPP PN Jaktim dengan nomor perkara 926/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Pada sidang lanjutan hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kajati DKI Jakarta dan Jaksa wilayah Jakarta Timur kembali menghadirkan saksi korban (pelapor), Cipto Sulistio.

Dalam keterangannya dimuka persidangan, saksi Cipto Sulistio mencoba menjelaskan, legalitas kepemilikan PT. Tjitajam yang menjadi akar permasalahan sehingga menyebabkan Tjahaja Komar Hidayat (75 thn) menjadi terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah dalam perkara nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim

Penasehat hukum terdakwa, Reynold Thonak tidak puas atas keterangan saksi Cipto Sulistio yang dianggap tidak mampu menjelaskan di persidangan, sehingga meminta kepada majelis hakim agar bukti atau surat yang dipegang atau di punya oleh saksi Cipto bisa ditunjukan.

Tidak puas disitu, Reynold menyatakan di persidangan bahwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan tindak pidana yang dimaksud dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh JPU.

Sidang akan dilanjutkan kembali, Rabu (05/01/2022) masih dengan mendengarkan keterangan saksi Cipto Sulistio.

Usai persidangan, penasehat hukum Reynold Thonak menyampaikan, terkait sengketa kepengurusan PT. Tjitajam ini agar punya kepastian hukum yang jelas.

“Kami harap perhatian dari pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan kinerja dari menteri-menterinya, khususnya menteri Hukum dan HAM, Pak Yasonna Laoly yang terhormat, tolong ini diselesaikan, jangan dipelihara sengketa PT. Tjitajam ini demi kepentingan segelintir orang yang bagian dari rangkaian mafia tanah. Jadi PT. Tjitajam ini walaupun perebutan tentang kepemilikan saham, namun mempunyai aset dengan jumlah yang cukup besar sehingga disinilah mafia tanah itu bermain, karena mafia tanah itu bukan hanya menggandakan orang perorang, tapi dia sudah menggandakan PT, ganda ini sudah diuji di pengadilan, dibatalkan punya mereka semua, dikatakan mereka melanggar perbuatan hukum, AHU juga sudah beberapa kali dinyatakan pelanggaran hukum karena tetap melakukan pengesahan P. Tjitajam versi pelapor atau yang tadi katanya saksi korban,” tegas Reynold. (Rd).

Berita Lainnya