Melalui Kejagung, Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran Berat, Dimana Komnas HAM?

Hukrim, Nasional132 views

Kalsel – koranprogresif.co.id – Sempat terjadi keraguan oleh sebagian publik terkait kasus penuntasan pelanggaran HAM Berat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karena seperti yang sudah sudah kasus Pelanggaran HAM Berat tidak pernah tuntas penanganannya.

Seperti kasus pelanggaran HAM Berat di PINIAI Papua, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, yang terjadi di awal kepemimpinan Presiden Jokowi tepatnya pada 7 Desember 2014 lalu yang hingga tahun 2018 belum ada hasil yang memuaskan alias gak jelas.

Secercah harapan muncul dan keraguan publik pun terjawab, ketika Jokowi ditetapkan sebagai Presiden untuk ke dua kalinya dan langsung menetapkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung RI.

Sebagai Jaksa Agung yang memegang penuh tongkat komando kepemimpinan Lembaga Kejaksaan Agung RI, ST Burhanuddin langsung merombak jajarannya untuk memperkuat lembaga Kejaksaan Agung antara lain dengan menunjuk Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dan Erryl Prima Putra Agoes sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat yang kemudian menginstruksikan agar kasus pelanggaran HAM Berat di Piniai segera dituntaskan.

Sirnalah semua keraguan manakala terbitnya Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022tanggal 01 April 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku Penyidik. Yang menetapkan IS sebagai Tersangka Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014

Praktisi hukum asal Medan, Rauli Rajagukguk yang juga sempat meragukan penangan kasus ini, menyampaikan pemikirannya kepada koranprogresif.co.id, Sabtu (09/04/2022). “Apakah semudah itu mengungkap kasus Pelanggaran HAM Berat, karena Pelanggaran HAM Berat akan menyeret lembaga-lembaga lainnya diluar Kejaksaan Agung, misalnya TNI dan Polri. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, apalagi Kejaksaan Agung harus berhadapan dengan lembaga-lembaga yang memiliki peralatan tempur dan pasukan-pasukan terlatih, bahkan perkara ini masuk kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa,” ungkapnya.

“Ahh, ternyata pikiran saya salah karena saya tidak berpikir tentang nyali seorang ST Burhanuddin. Tanpa rasa takut dan khawatir, ternyata Pak Jaksa Agung memastikan perkara Piniai akan dibawa ke Pengadilan HAM,” lanjutnya.

Menurutnya, kinerja Kejaksaan Agung RI dibawah komando ST Burhanuddin Luar biasa, sederet perkara-perkara besar berhasil dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Sebagai masyarakat biasa, tentunya saya memberikan acungan jempol kepada Jaksa Agung beserta jajarannya.

Kemudian Rauli Rajagukguk mempertanyakan mengenai Komnas HAM. “Ahh.. Ternyata Komnas HAM masih sibuk mengkritik kinerja Kejaksaan Agung, dan menilai proses penanganan perkara Piniai tidak transparan. Mungkin Komnas HAM tidak mengenal mbah google, atau Komas HAM tidak pernah membaca berita,” keluhnya.

“Tapi biarlah, karena dibalik kesuksesan prestasi seseorang pasti ada kesirikan orang yang tidak punya prestasi, seperti Komnas HAM,” pungkasnya. (MN).

Berita Lainnya