LSKP Jateng: “Ada Jebakan Batman Dalam Isi Perbup”

Jakarta – koranprogresif.co.id – Dengan diterbitkannya Perbup no 11 tahun 2022 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Demak no 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Perda Kab. Demak no 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kab. Demak no 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara otomatis Perbup no 70 tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Demak no 1 tahun 2018 tidak berlaku.

Direktur LSKP (Lembaga Study Kebijakan Publik) Jateng, Muh Rifai menuturkan, ini akan menjadi signal baik atas perjalanan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kab. Demak, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa antara PNS dan Perangkat Desa.

“Meski kita semua tahu bahwa pengangkatan Sekdes menjadi PNS pada waktu itu menggunakan aturan Lex Spesialis,” tutur Rifai dalam keterangannya, Rabu (27/4/22).

Dikatakan dia, pihaknya mempelajari isi dari Perbup no 11 tahun 2022 ini masih ada klausul yang sekiranya tidak perlu dimasukan, seperti halnya, bunyi di pasal 22 ayat (5) “Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menerbitkan ijin kepada Sekdes PNS untuk tetap menjadi Sekdes di Desanya”.

Melihat bunyi ayat ini, perlu kiranya apa Bupati Demak paham klausul itu atau tidak atau malah Bupati terkena jebakan batman dalam penyusunan regulasi tersebut???

“Kalau bunyi klausul ini tetap dimasukan kami khawatir tidak akan ada perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan tumpang tindih aparatur Desa dan PNS,” terangnya.

Oleh karena itu, kami meminta hapus ayat (5) pada pasal 22 pada Perbup no 11 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kab. Demak no 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Perda no 8 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda no 1 tahun 2018.

Sementara itu, Pj. Sekda, Drs. Eko Pringgolaksito saat di konfirmasi wartawan terkait Perbup diatas melalui pesan whatshap, Kamis (28/4/22) pukul 11.55 wib, belum memberikan penjelasan.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Demak, Hj. Kendarsih Iriani, SH, MH saat di konfirmasi wartawan terkait Perbup diatas melalui whatshap, Kamis (28/4) pukul 12.14 menjelaskan bahwasannya, Perbup sudah di kaji dengan matang seluruh terkait. “Perlu kami sampaikan bahwa, Perbup tersebut sudah melalui pembahasan Tim Gubernur dan Tim Kanwill Kemenkumham Jateng,” ujarnya singkat. (Red).

Berita Lainnya