Kajati Kalsel Meresmikan Rumah Restorative Justice di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Hukrim, Nusantara131 views

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. Mukri, S.H, M.H meresmikan Rumah Restorative Justice di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Rabu (30 Mei 2022).

Acara dihadiri oleh Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina dan Tjakra Suyana Eka Putra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Dalam Siaran Pers Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalsel, Romadu Novelino, SH, MH menyampaikan,
Bahwa sebelum meresmikan Rumah Restorative Justice, terlebih dahulu Kajati Kalsel menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Kajati Kalsel menjelaskan bahwa,
secara Konseptual dan sederhana dalam ranah hukum pidana, Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai keadilan dengan pemulihan keadaaan atas suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Berbeda dengan pendekatan pada penegakan hukum pidana konvensional/pada umumnya dalam hukum positif kita yang lebih bersifat Restorative Justice dengan menitikberatkan pada penghukuman bagi pelaku, pendekatan dengan Restorative Justice menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu proses musyawarah guna mencari dam mencapai suatu solusi (mufakat) atas suatu persoalan atau peristiwa pidana.

Dijelaskan juga oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bahwa, dengan pendekatan, keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pada proses dialog dan mediasi, sehingga apabila dilakukan dengan benar, dipercaya dapat merehabilitasi perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan (deterrence) tindak pidana, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (reinforcement of norm), dan memungkinkan pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi atau restitusi.

Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice tidak hanya berbicara mengenai
proses, tetapi juga mengenai nilai (values).

Selain dari pada itu, beliau juga mengharapkan dengan adanya sarana rumah Restorative Justice dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dirasakan keberadaanya oleh masyarakat sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah / perkara pidana yang terjadi, yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan/atau
tokoh agama setempat (mediasi penal dengan pendekatan restorative justice).

Muaranya, tentu dapat terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat dengan menghindarkan adanya stigma negatif terutama bagi tersangka.

Lebih jauh, pembentukan rumah Restirative Justice ini diharapkan juga meiliki dampak ganda yang positif yakni dapat menjadi trigger untuk menghidupkan Kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, untuk bersama – sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya
dalam menyikapi suatu masalah.

Pembentukan Rumah Restorative Justice ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
No : B- 913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Serta Memedomani Petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat Nomor: B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 hal Pembentukan Kampung
Restorative Justice.

Rumah restorative Justice berfungsi sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, dihadiri oleh tersangka dan korban, keluarga tersangka/korban
yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. (MN).

Berita Lainnya