DPRD Kab. Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Ke-16 Tahun 2023, Bahas Empat Agenda Penting

Nusantara, Politik835 views

Sukabumi – koranprogresif.co id – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna yang ke-16 tahun 2023 dalam rangka:

1. Pengambilan keputusan atas perubahan Propemperda tahun 2013,
2. Penyampaian laporan badan anggaran DPRD dan penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,
3. Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 4. Pembentukan dan penetapan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi membahas mengenai Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di Aula Utama Gedung DPRD Palabuhanratu, Senin (7/8/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II, M.Sodikin, Wakil Ketua III, Yudi Suryadikrama, dihadiri Wakil Bupati H. Iyos Somantri, para Anggota DPRD, Forkopimda, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi serta undangan lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Kab. Sukabumi, Budi Azhar mengatakan, perlu kami informasikan surat Bupati Sukabumi Nomor: 100.3.2/4523/Hukum/2023, Tanggal 13 Juni 2023 Perihal: Permohonan perubahan Propemperda tahun 2023, atas hal tersebut Bapemperda bersama bagian hukum Sekretariat Daerah dan mitra kerja pengusul Raperda pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2023 yang lalu telah melakukan pembahasan mengenai Propemperda tahun 2023, yang selanjutnya untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD hari ini.
“Ada 4 Raperda dalam Propemperda tahun 2023 yang dibatalkan/ditarik yaitu: 1. Raperda rencana induk pembangunan pariwisata Kab.Sukabumi,
2. Raperda tentang inovasi daerah,
3. Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 4. Raperda perubahan ketiga Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan satu usulan penambahan pada Propemperda tahun 2023, yaitu Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Jaya Mandiri, sehingga Propemperda tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 17 tahun 2023, yang semula 15 Raperda menjadi 12 Raperda,” ujarnya.

Budi Azhar menyampaikan, DPRD Kab. Sukabumi telah menerima tembusan keputusan Gubernur Jabar Nomor 903/Kep 456 BPKAD/2023, Tanggal 31 Juli 2023, tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi tentang pertanggunghawaban pelaksanaan APBD TA 2022 dan rancangan peraturan Bupati Sukabumi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Berdasarkan amanat Diktum ketiga keputusan Gubernur Jabar tersebut, Banggar DPRD dengan TAPD pada Tanggal 4 Agustus 2023, telah melakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut, yang pada prinsipnya bahwa dari hasil evaluasi dan arahan dari Gubernur tersebut, untuk dijadikan pedoman dan rujukan Bupati dan TAPD, dalam melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Maka pada rapat DPRD hari ini, kami sampaikan laporan Banggar DPRD, dan keputusan DPRD Kab. Sukabumi yang disampaikan oleh M. Sodikin, ST tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jabar atas Raperda Kab. Sukabumi tentang pertanggunghawaban pelaksanaan APBD TA 2022, penyampaian keputusan pimpinan DPRD Kab. Sukabumi tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jabar atas Raperda Kab. Sukabumi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 dan rancangan peraturan Bupati Sukabumi tentang oenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, Hj. Lina Evelin Marlina.

Selanjutnya, penandatanganan berita acara kesepakatan dan dilanjutkan penyerahan keputusan pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati, dengan telah disepakatinya dan diserahkannya keputusan pimpinan DPRD tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan maka keputusan pimpinan DPRD tersebut dijadikan dasar oleh Bupati untuk meminta Nomor registrasi kepada Provinsi serta menetapkan dan mengundangkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 menjadi Perda yang definitif, pungkasnya. (EK).

Berita Lainnya