oleh

Widodo: Undang – Undang RI No 19 Tahun 2013 Adalah Bentuk Keberpihakan Terhadap Petani

-Nusantara-160 views

 

Lampung Selatan – koranprogresif.co.id – Semua tahu dan menyadari bahwa sektor pertanian adalah salah satu pilar penting dalam membangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adalah Negara Agraris.

Maka dari itu, Pemerintah terus memperbaiki sistem dan kemajuan tehnologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian guna memajukan sektor pertanian.

Hal ini dikatakan Ahmad Widodo saat ditemui di kebunnya, pada Kamis (02/07/2020).

“Kita tahu pertanian salah satu sektor penting di Negri kita dan kita (Petani) wajib bersyukur atas kerja keras Pemerintah yang terus meningkatkan pengetahuan tegnologi para petani dan berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok tani,” terangnya.

Meski demikian, Ketua KTNA Kecamatan Penengahan dan sekaligus Humas KTNA Lampung Selatan ini, mengharapkan semua pihak terus mendukung kemajuan dan kesejahteraan para petani.

“Saya berharap semua pihak, bukan cuma pemerintah mau membantu petani untuk maju agar para petani sejahtera, Saya yakin kalau petani makmur usaha yang lain ikut makmur.

Contoh kita bicara lingkungan, kalau perani lagi panen dan harga bagus warung dikampung laris, pasar ramai, toko matrial rame, daeler motor rame yang beli juga,” imbuhnya.

Petani dari Penengahan ini juga berharap, agar Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani segera di implementasikan ditingkat petani.

“Terbitnya Undang – undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah bukti keberpihakan pada kami para petani, khususnya petani kecil. Jika Undang – undang ini diterapkan akan memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan para petani. Kami harap agar produk hukum yang adalah penjabaran Undang – undang tersebut disusun untuk dipercepat implementasinya ditinggkat petani, agar petani betul – betul dilindungi,” harapnya.

Saat ditanya apa yang perlu dilindungi untuk para petani, Widodo mengatakan, banyak yang dituangkan di Undang – undang nomor 19 tahun 2013, dari pengadaan pupuk, benih dan saprotan agar tepat waktu. “Kemudian masalah lahan pertanian dimana pemerintah wajib menyediakan lahan, kemudian harga yang layak dan lain – lainya,” pungkasnya. (Hadi).

News Feed