oleh

Walikota: Perpres Nomor 18 Tahun 2018 Mempercepat Proses Lelang

-Nusantara-144 views

 

 

Sukabumi – koranprogresif.co.id – Bertempat di Hotel Horison, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, membuka secara resmi Bimtek (Bimbingan Teknis) Awareness dan Interest Tugas dan Tanggung Jawab PA (Pengguna Anggaran) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barjas (Barang dan Jasa) Pemerintah serta Mitigasi Risiko Pengadaan, Rabu (21 November 2018).

 

Wali Kota Sukabumi dalam sambutannya menjelaskan, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barjas Pemerintah, yang secara resmi diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, oleh Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Peraturan Presiden tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.

 

Wali Kota Sukabumi mengatakan, Peraturan Presiden tersebut dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barjas Pemerintah, serta tidak berbelit-beiit dan sederhana, sehingga dapat memberikan value for money serta mudah dikontrol dan diawasi.

 

Dikatakan pula, dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden tersebut, seluruh ketentuan dalam Peraturan tersebut sudah berlaku dan wajtb dipedomani, khususnya dalam melakukan penyusunan perencanaan untuk seluruh cara dan jenis Pengadaan Barjas, baik    yang dilakukan dengan cara swakelola maupun dengan cara menggunakan penyedia.

 

Lebih jauh dikatakan, dalam Peraturan Presiden tersebut, PA dan KPA merupakan Pelaku Pengadaan, yang memiliki tugas dan tanggungjawab cukup berat.

 

Karena bertanggungjawab secara keseluruhan terkait penyelenggaraan Pengadaan Barjas, yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, dengan ranah kewenangan, antara lain tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, perjanjian dengan pihak lain, penetapan perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barjas, pengangkatan para pihak sebagai pelaku pengadaan dan tugas pemangku kebijakan lainnya.

 

Selain itu, Wali Kota Sukabumi menyampaikan sedikit permasalahan umum Pengadaan Barjas di Kota Sukabumi, diantaranya berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan anggaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang lalu serta Tahun 2018, terdapat permasalahan yakni tidak optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya dipengaruhi oleh realisasi Pengadaan Barjas yang belum optimal. (Hms/MYS/Pepe S).

News Feed