oleh

VONIS UNTUK TERDAKWA PENYELEWENGAN DANA KAS PD. BARAMARTA

-Mitra tni-77 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Sidang lanjutan perkara kasus dugaan penyelewengan dana kas Perusahaan Daerah (PD) Baramarta pada PN Tipikor Banjarmasin, Jum’at sore (10/8/2021) oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pengadil perkara yang diketuai Sutisna Sarasti, akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan terhadap terdakwa, Teguh Imanullah (Mantan Dirut PD. Baramarta).

Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9.206.075.934, sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Jika terdakwa tak bisa membayar uang pengganti paling lama 1 (satu bulan) setelah putusan ini, maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang. Dengan ketentuan, jika harta benda terdakwa tak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Hasil pemeriksaan melalui persidangan, unsur-unsur termasuk melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara dan perbuatan yang berkelanjutan dinilai Majelis Hakim terpenuhi.

Selain dari bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal baik yang memberatkan maupun meringankan. Pertimbangan yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Sedangkan pertimbangan memberatkan, di antaranya, terdakwa menciderai amanat jabatan sebagai Direktur PD. Baramarta dan tindakannya bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim untuk terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta, subsider 5 bulan kurungan.

JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai kerugian negara yang diyakini telah ditimbulkan, yaitu Rp 9.206.075.934. Jika tidak dapat dibayar, maka diganti dengan penjara 4 tahun 6 bulan.

Atas putusan ini, baik terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum menyatakan pikir pikir dahulu. “Untuk sementara saya pikir-pikir, akan koordinasi dengan penasihat hukum dan keluarga,” ucap Teguh Imanullah yang hadir di persidangan secara daring.

“Kami juga mengambil sikap pikir pikir, akan dikordinasikan dengan pimpinan,” tegas I Gusti Ngurah Anom yang merupakan salah seorang Jaksa Penuntut Umum

Sebelum menutup persidangan, kepada kedua belah Pihak Majelis Hakim memberikan waktu selama satu minggu. (MN).

News Feed