oleh

Tragis Nasib Guru di Sekolah Swasta, Akibat Tata Kelola Pendidikan

Denpasar Bali – koranrogresif.co.id – WaoW, benar-benar seru dan hangat pelaksanaan Diskusi Denpasar 12, dengan tema “Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan”. Diikuti oleh puluhan peserta dari tokoh pendidikan mulai Sabang sampai Merauke. Diskusi berlangsung Live Zoom Virtual selama hampir tiga jam mulai pukul 14.00 Wib dipandu oleh Dr. Irwansyah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Diawali dengan pengantar oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi X bidang Pendidikan Ibu Lestari Moerdijat, SS, M.M. selanjutnya secara berturut-turut pemaparan dari empat pembicara, yaitu:
1. Prof. Dr. Unifah Rosidi, Ketum PB. PGRI, “Guru Honorer dibutuhkan dan dilupakan”.
2. Prof. Yohannes Suryo, PH.D, Praktisi Pendidikan, “Digitalisasi Pendidikan”.
3. Dr. Eduart Wolok, ST.MM, Rektor UN Gorontalo, “Solusi pemerintah untuk pengangkatan guru honorer”.
4. Ahmad Baidlowi, Direktur Eksekutif Sekolah Sukma Bangsa.

Adapun para Panelis Group yang hadir diantaranya:
1. Saur Hutabarat, dewan redaksi Media Group.
2. Muhamnad Noor Salim, S.Pd.I, Ketua PGSI Kabupaten Demak, mewakili suara guru swasta disekolah swasta se-Indonesia.
3. Butet Manurung live dari Australia.
4. Yovita Arika, jurnalis senior Kompas.
5. Dr. Murtono, M.Pd. dari rektorat UM Kudus.

Serta beberapa panelis lainnya.

Dalam pengantarnya, Mbak Rere panggilan akrab Lestari Moerdijat menyampaikan bahwa, diantara Visi Presiden RI, Joko Widodo bidang Pendidikan Indonesia Tahun 2035 adalah “Membangun Rakyat menjadi pembelajar seumur hidup dengan SDM unggul yang berakhlak mulia”, kata Rere.

Lalu apakah tugas berat tersebut hanya dibebankan kepada guru?, padahal disatu sisi, para guru swasta juga menanggung beban persoalan atas kesejahteraan dan kepastian masa depan yang tak kunjung selesai, tambah Rere.

“Persoalan atas guru swasta-honorer tersebut sesungguhnya juga ada benang merah dengan tata kelola pendidikan yang masih perlu diperbaiki. Maka saat ini sedang berlangsung revisi Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan mampu menjawab atas persoalan guru yang tak kunjung selesai,” pungkas Lestari, Wakil Ketua MPR RI dari partai Nasdem.

*PGSI SAMPAIKAN NASIB TRAGIS GURU SWASTA DISEKOLAH SWASTA*

Sementara itu dalam pembahasan Live dari Kabupaten Demak Jawa Tengah, ketua PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), M.Noor Salim menyampaikan tentang nasib tragis guru swasta disekolah swasta.

“Selama ini berbagai peraturan terkait PNS hanya mengakomodir guru honorer, yaitu guru swasta disekolah negeri. Sedangkan puluhan ribu guru swasta disekolah swasta tidak dianggap, contohnya seperti dalam perekrutan PPPK atau CPNS. Ini kan DISKRIMINATIF,” kata Salim.

Yang lebih tragis lagi adalah rencana Mendikbud merekrut 1 juta guru PPPK tanpa berbagi kuota sedikitpun bagi guru honorer dan guru swasta dibawah Kemenag, tambah Salim.

Untuk itu PB. PGSI telah berkirim surat ke Kemendikbud, Kemenag, Menpan RB serta Menkeu, mendorong agar Kemenag juga mendapat kuota PPPK sedikitnya 450.000 guru. Karena kuota yang ada di Kemenag saat ini hanya 9.000an, lah kan yo njomplang, tambah Salim.

“Padahal selama ini, beban dan tanggung jawab guru swasta baik disekolah negeri atau sekolah swasta, sama beratnya dengan para PNS, mereka mengajar pagi hingga siang, tapi pendapatannya masih jauh dari sejahtera,” pungkas Salim.

Dalam Closing Statement, Dr. Irwansyah, selaku moderator menyampaikan bahwa, hasil diskusi ini sebagai bagian rekomendasi Komisi X untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas yang sedang berjalan saat ini. Juga akan sebagai masukan kepada Mendikbud. (Red)

News Feed