oleh

Tolak Diskriminasi Guru Swasta, PGSI Desak Agar Guru Sertifikasi & Inpassing Diangkat PNS Tanpa Tes Dalam RDP Dengan Pansus DPD RI

-Mitra tni-1.882 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melalui Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB. PGSI)

Rapat Virtual yang dimulai pukul 15.15 Wib tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Mirati Dewaningsih anggota DPD RI dari Maluku, mewakili Tamsil Linrung ketua Pansus yang sedang dalam perjalanan, juga mengikuti RDP secara Virtual, pada hari Rabu (1/9/2021).

Dalam pengantarnya, Pemimpin rapat, Mira mengatakan bahwa, tujuan dibentuk Pansus adalah untuk mencari solusi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer. “Berdasar keputusan sidang paripurna DPD RI ke-11 tanggal 24-Juni- 2020, telah dibentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer,” kata Mira Tuasikal, panggilan akrabnya.

Maka sengaja kami undang Ibu/Bapak PB. PGSI sebagai cerminan guru Swasta Honorer, agar Pansus bisa mendapatkan bukti dan fakta atas apa yang menimpa guru swasta, tambah Mira.

“Nantinya masukan dan rekomendasi dari PB.PGSI akan disampaikan oleh Pansus kepada Mendikbud ristek, Menteri Agama, serta Menteri Keuangan, untuk dicarikan solusinya,” tutup Mira.

*REKOMENDASI PB. PGSI*

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat, PB PGSI mengutus 5 orang pengurus PB, terdiri dari Dr. Mohammad Fattah, M.Pd. (Ketum PB), Drs. Suparman, SH (Dewan Kehormatan), Dr. H. Sumarni, M.Pd (Sekretaris 6), Drs. Asep Sudarsono, SE (Sekretaris 3), serta Junaidi, S.Ag, M.Si. (Departemen bidang Organisasi dan Kerjasama antar Lembaga). Sedangkan perwakilan Pengurus Daerah dari ketua PGSI Kabupaten Demak Jawa Tengah, Noor Salim, S.Pd.I.

Mengawali penyampaian rekomendasinya, Mohammad Fattah mengatakan bahwa, saat ini pemerintah telah nyata- nyata mempertontonkan Diskriminasi terhadap guru- guru swasta dalam berbagai hal seperti penerimaan CPNS, Penerimaan PPPK, dan Kenaikan Golongan dalam ipassing. “Padahal sejak masa penjajahan sekolah dan guru swasta juga mempunyai andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa,” kata Fattah.

Untuk itu atas masukan dari berbagai daerah, PB PGSI merekomendasikan sebagai berikut:
A. Dr. Moh.Fattah.
1. Merevisi berbagai Peraturan tentang guru Honorer, bahwa yang dimaksud Honorer adalah guru swasta disekolah Negeri maupun sekolah swasta dibawah Dikbud dan Kemenag.
2. Menempatkan guru swasta yang diterima PNS/ PPPK disekolah asal, agar tidak terjadi konflik horisontal disekolah baru, serta tidak merugikan sekolah swasta jika ditinggalkan.
3. Guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, bisa mengikuti program sertifikasi.

B. Junaidi, S.Ag, M.Si. mempertanyakan beberapa hal,
1. Kenapa yang yang di ASNkan atau PPPK hanya guru swasta di sekolah Negeri?
2. Kenapa pembukaan Inpassing di Kemenag tidak jalan?

C. Noor Salim,S.Pd.I.
1. Hapus diskriminasi terhadap guru swasta di Sekolah/ Madrasah Swasta, seperti dalam rekrutmen PPPK-ASN. Kemendikbud kuota berlimpah, namun di Kemenag TIDAK ADA kuota bagi guru disekolah swasta.
2. Angkat Guru Sertifikasi dan Inpassing menjadi ASN TANPA TES!!, karena mereka sudah teruji kwalitas dan kwantitasnya melaui Tes saat PPG dan Pemberkasan Inpassing. Keakuratan Administrasi telah diverval oleh pihak berwenang secara berjenjang. Kinerja baik dengan dedikasi tinggi juga telah disaksikan oleh kepala Sekolah/Madrasah.

Bagi pemerintah akan dapat dua keuntungan jika MENGANGKAT GURU SERTIFIKASI DAN INPASSING jadi ASN tanpa Tes, yaitu akan hemat Milyaran rupiah karena tidak ada tes CPNS, serta keuntungan mendapat Guru yang kwalitasnya tidak diragukan lagi.
3. Untuk menghindari honor guru swasta sering terlambat karena menunggu pencairan dana BOS yang kadang 6 bulan baru cair, maka Pemerintah pusat mestinya memberikan honor yang “manusiawi”, diberikan langsung lewat rekening guru honorer.

D. Dr. H. Sumarni, M.Pd dan Drs. Asep Sudarsono, SE.
1. Tunggaan Inpassing guru swasta Kemenag tahun 2011-2014, agar dibayarkan, karena itu HAK GURU. Bagaimana bisa negara hutang dengan guru swasta?
2. Pelaksanaan pembelajaran Online sudah sangat tidak efektif, terlebih dilingkungan pedesaan.

Acara Rapat Dengar Pendapat DPD RI dengan PGSI, diakhiri dengan Closing Statement oleh Ketua Pansus dan anggota Pansus Dapil Jateng, Ir. H. Bambang Sutrisno, MM. (Red).

News Feed