oleh

Tingkatkan Mutu Tutor, SPNF-SKB Kota Cimahi Gelar Diklat

Cimahi – koranprogresif.co.id – Satuan Pendidikan Non Formal dan Sanggar Kelompok Belajar (SPNF-SKB) menggelar Diklat, peningkatan Kompensi Tutor Pendidikan Kesetaraan tanggal 21-25 tahun 2019, bertempat di UPT SPNF-SKB Kota Cimahi, Jln Cipageran No 86, Cimahi Utara Kota Cimahi, Senin (21/10/2019).

Dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Hendra Gunawan, S.Sos, yang sekaligus membuka acara diklat, Kabid Paud dan Dikmas, Ervin Narto, S.Pd, H.M. Hasan Busjori, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala UPT SPNF SKB Kota Cimahi, serta sekitar 50 orang terdiri dari Tutor dari berbagai PKBM yang ada di Kota Cimahi.

Tujuan kedepan, saya inginkan kualitas Tutornya lebih bagus. “Saya tadi tanya kalau ada Tutor muda kalau bisa nanti jadi Tutor madya, terus bagaimana caranya cari satu hal yang bisa lebih meningkatkan kualitasnya,” ungkap Kadis Pendidikan, Hendra Gunawan, S.Sos. seusai membuka acara Diklat.

Biar pendidikan Kesetaraan ini sama seperti pendidikan pormal, selama ini banyak sekali masyarakat yang dapat kesempatan belajar, karena kan pendidikan masyrakat ini arahnyakan kemasyarakat, biar index pendidikan Kota Cimahi ini bisa tinggi,” tuturnya.

Sementara HM. Hasan Busjori, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala UPT SPNF- SKB Kota Cimahi mengatakan bahwa, Alhamdulillah SKB ini dapat bantuan untuk pelatihan mutu Tutor, kita harus sejajar walaupun kita pendidikan non formal, katanya.

“Jadi tujuanya acara diklat ini adalah untuk kebersamaan, minimal harus sejajar dengan pendidikan formal,” tandasnya.

“Kami bekerja sama dengan PKBM – PKBM dan saya punya misi dan ada anjuran dari Dinas Pendidikan juga bahwa SKB itu adalh induknya PKBM, karena SKB ini adalah aset punya Daerah, karena induknya disini berarti kami harus merekrut semua PKBM-PKBM jangan sampai ada kecemburuan sosial, karena SKB disini adalah plat merahnya sudah punya Negara,” kata H. Hasan.

SKB disini sekarang sudah UPTD SPNF-SKB, jadi semua pendidikan non formal yang ada di Cimahi ini saya langsung instruksi dari Kepala Dinas, karena secara organisasi kepala SKB itu dibawah sekertariat atau kepala Dinas.

“Jadi saya ini PKBM yang punya lahan kecil, yang tidak punya life skill untuk datang ke SKB. Bersama-sama untuk mengurangi pengangguran – pengangguran anak yang akan datang,” pungkasnya. (Umr/Wnz).

News Feed