oleh

Tim Penasihat Hukum Terdakwa: Pihaknya Akan Laporkan Penyidik dan Para Pihak Terlibat

-Hukrim-114 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Sidang Perkara Dugaan Korupsi pembuatan fasilitas sanitasi WC SEHAT di daerah kumuh padat penduduk dan kawasan perdesaan kabupaten HSU, Provinsi Kalimanatan Selatan (Kalsel) APBD tahun 2019 pada PN Tipikor Banjarmasin, Jum’at sore (17/09/2021), oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pengadil perkara yang diketuai Sutisna Sawati, akhirnya menjatuhkan vonis terhadap 2 (Dua )orang terdakwa yaitu Ratna Kumala Handayani Noor, ST. ME, selaku PPK pada proyek pembangunan WC Sehat di Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara ) dan Ahmad Fauzian selaku Direktur CV. Nusa Indah selaku pelaksanaan pembuatan wc sehat.

Vonis Untuk terdakwa, Ratna Kumala Handayani Noor, ST. ME adalah dibebaskan dari dakwaan Primair akan tetapi terbukti secara sah sebagaimana dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan dan denda RP 50 juta dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan dijerat pidana hukuman selama 1 (satu) bulan.

Di tetapkan juga oleh Majelis hakim bahwa, masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Atas putusan ini pihak terdakwa dan pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim yakni selama 7 (tujuh) hari.

Sebelumnya para terdakwa dituntut oleh JPU selama 5 tahun juga didenda Rp 245.166.000 subsidair 6 bulan penjara.

Selanjutnya Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan terhadap terdakwa, Ahmad Fauzian selaku Direktur CV. Nusa Indah, selaku pelaksanaan pembuatan wc sehat, Majelis hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair karena tidak terbukti secara sah.

Atas Putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), MHD Fadly Alby yang merupakan Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menyatakan akan melakukan Kasasi.

Suasana usai sidang tampak kontras, bergema takbir dan puji syukur diruang sidang oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa, Ahmad Fauzian setelah menerima Putusan dari Majelis Hakim.

Salah seorang penasihat hukum menuturkan bahwa, mereka akan langsung melakukan eksekusi terdakwa dari Lapas Teluk Dalam, dengan adanya putusan ini kemungkinan besar akan meminta Rehabilitasi.

Lain lagi dengan tim Penasihat Hukum terdakwa, Ratna Kumala Handayani Noor, Yadi Rahmadi, SH, MH dan rekan samar terlihat kekecewaan, walau demikian saat diwawancarai, Yadi Rahmadi tetap sampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim. “Majelis Hakim yang Mulia benar, klien saya tidak terbukti atas dakwaan Primiar dari JPU,” ucapnya.

Namun menurut Yadi Rahmadi, terhadap Dakwaan subsidair yang antara lain menyatakan bahwa kliennya melakukan kelalaian yakni tidak melakukan pengecekan ke lapangan terhadap hasil pekerjaan, hal ini hendaknya dipertimbangkan karena terkait pelaksanaan kegiatan pembuatan fasilitas sanitasi wc sehat di daerah kumuh padat penduduk dan kawasan perdesaan kabupaten HSU, Provinsi Kalimanatan Selatan tidak hanya kliennya, Ratna Kumala Handayani Noor, ST. ME yang sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tetapi PA / KPA juga menetapkan atasannya yakni H. Jaini sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang meninggal dunia setelah selesai pelaksanaan kegiatan pembuatan fasilitas sanitasi WC sehat di daerah kumuh padat penduduk dan kawasan perdesaan kabupaten HSU.

Selain itu juga menurutnya, Pihak Pokja ULP, Konsultan Pengawas, PPHP dan Penyedia barang/jasa harus bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setelah ini, Dia akan bermusyawarah dengan Kliennya untuk melakukan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Republik Indonesia. “Yang jelas, kami selaku kuasa hukum akan melapor kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel maupun Kejaksaan Republik Indonesia secara tertulis bahwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara ini adalah Nurlina, H. Ahmad Baihaki, Sarmada, Konsultan Pengawas, PPHP dan ULP,“ tegasnya.

“Selain itu, kami juga akan melaporkan, meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik atau JPU Kejaksaan Negeri HSU karena tidak teliti dan tidak menggali secara mendalam terhadap para pihak yang terlibat dalam Perkara ini,” pungkasnya. (MN).

News Feed