oleh

TAK PERLU PERPPU, MENGKRITISI UU KPK BISA LEWAT JUDICIAL REVIEW KE MK LEBIH ELEGAN

Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Lalola Easter menganggap, langkah formil yang paling mungkin dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) setelah Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disahkan menjadi UU oleh DPR dan Pemerintah.

“(Judicial Review) itu langkah yang sejauh ini masih memungkinkan dilakukan dan kemungkinan juga akan kami lakukan,” kata Lalola usai Aksi Massa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Namun demikian, Lola sapaan akrabnya mengatakan, karena Revisi ini baru saja disahkan, maka koalisi masyarakat sipil akan terlebih dahulu diskusi lebih lanjut, termasuk langkah apa yang bisa dilakukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditantang menerbitkan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hal itu tak diperlukan, sebab publik bisa mengajukan judicial review terhadap UU KPK lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini sama dengan waktu ada yang memaksa mengeluarkan Perppu tentang pemilu. Akhirnya menyesal juga. Sebenarnya pintu yang tersedia ada, yaitu MK,” kata Fahri kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Menurut dia, saat ini publik telah salah menilai kinerja KPK. Fahri mengatakan saat ini KPK melakukan pembusukkan sistem.

Fahri menyebut apa yang dilakukan KPK sudah dirasakan semua pejabat di negeri ini, termasuk presiden. Karena itu, DPR dan pemerintah kemudian sepakat merevisi UU KPK No 30/2002.

News Feed