oleh

SPI Sayangkan Ada Intimidasi, Ini Jawaban PG Rajawali II

-Hukrim, Nusantara-857 views

Kota Cirebon – koranprogresif.co.id – Puluhan masa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) dari Indramayu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PG Rajawali di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (3/11/2022).

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Cirebon Kota.

Massa yang datang dari Indramayu tersebut membentangkan sepanduk berisikan nada protes.

Salah satunya spanduk dengan bertuliskan” Tuntaskan! Konflik Agraria” dan ” Reformasi Agraria untuk Petani.

Bahkan ada yang bertuliskan “Stop Kekerasan Terhadap Petani, “.

Juru bicara Serikat Petani Indonesia (SPI) Indramayu Mahmud Julfikar mengatakan masa menuntut reformasi agraria di wilayah Indramayu terutama yang masih ada dalam penguasaan PG Rajawali II.

Di samping itu, massa menuntut agar kekerasan terhadap petani dihentikan.

” Ada permasalahan-permasalahan yang harus disampaikan, terkait konflik agraria di Indramayu dan dugaan kekerasan terhadap petani yang diduga orang bayaran, ” ujarnya.

Terkait tuntutan massa tersebut, PG Rajawali II membantah ada intimidasi dan kekerasan kepada petani di Indramayu.

Hal itu dikatakan Sekretaris Perusahaan PG Rajawali II, Karpo Budiman Nursi.

“Terkait dengan intimidasi saya pikir itu tidak ada,” katanya.

Karpo mengatakan, sejak 2018 sudah dilakukan pola kemitraan di lahan HGU Jatitujuh. Kemitraan itu melibatkan masyarakat dari 22 desa penyangga.

Yaitu, 11 desa di wilayah Kabupaten Majalengka, dan 11 desa di wilayah Indramayu.

“Namun, mereka yang datang dari luar desa penyangga, baik di Indramayu maupun di kota-kota luar, banyak yang memperoleh lahan dengan mekanisme jual beli garapan,” jelasnya.

“Dan ini yang terjadi, banyak dari mereka yang menduduki lahan di HGU kita sehingga membuat program kemitraan dengan petani mitra jadi terhambat,” imbuh Karpo.

Lebih lanjut Karpo mengatakan, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Jatitujuh yang dimiliki PH Rajawali II legalitasnya masih sah.

Dia juga mengatakan bahwa, HGU Jatitujuh bukan objek reforma agraria.

“Jadi itu yang paling utama. Jadi, perusahaan selaku pemegang hak tetap melaksanakan sesuai hak GU yang dimiliki,” kata Karpo.

“Segala perizinannya untuk tanaman tebu dalam rangka menyukupi bahan baku tebu untuk mendukung swasembada gula pemerintah,” imbuhnya. (Krz)

Berita Lainnya