oleh

Seberapa Seriuskah Pemerintah Menangani Banjir DKI

-Opini-1.182 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Musim penghujan tiba, lalu banjir pun datang. Hal ini tidaklah berlebihan jika dikaitkan dengan kondisi dan keadaan Ibukota pada saat musim penghujan.

Sejauh manakah pemerintah serius dalam menanggulangi permasalahan banjir ini? Masih mungkinkah banjir di Ibukota ditangani dan dikendalikan? Salah satu upaya dari pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan banjir di Ibukota adalah dengan membuat Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung.

Sodetan Kali Ciliwung adalah proyek penangkal banjir yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek ini bakal mengalirkan limpahan air sungai Ciliwung ke KBT, namun sayang pengerjaannya malah mandek tanpa lanjutan yang jelas dari pemerintah.

*Gagasan Brilian dari Bapak Joko Widodo*

Pada tahun 2013, Bapak Ir. Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggelar rapat bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Rapat yang digelar di posko penampungan banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, awal 2013 itu menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta dengan Sodetan Kali Ciliwung.

Dalam rapat tersebut, juga menyepakati bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugasnya, pemerintah pusat lewat Kementerian PU (saat ini PUPR) melakukan pembangunan infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya.

Pekerjaan fisik pun dimulai pada tahun yang sama. Dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur.

*Bagaimana kelanjutan proyek setelah Jokowi jadi Presiden?*

Terganjal Sejak tahun 2015 Karena Pembebasan Lahan, pemerintahan berganti, Bapak Ir. Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian jabatan Gubernur diisi oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Proyekpun dilanjutkan oleh Bapak Ahok, namun kali ini terhambat dengan pembebasan lahan di areal yang akan dibangun inlet sodetannya.

Tim yang dibentuk untuk proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung tidak berhasil untuk melakukan pendekatan kepada pemilik tanah.

Kebuntuan yang dialami oleh Bapak Ahok ini berlanjut ke Kepemerintahannya Bapak Anies Baswedan yang menggantikan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pertanyaannya adalah, apakah memang kendala pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung dikarenakan tidak adanya dukungan dari pihak pemilik tanah yang terkena proyek inlet sodetan ataukah ada faktor lain?

Sementara Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H, M.H, yang menjadi Kuasa Hukum dari salah satu Pemilik lahan yang terkena proyek sodetan Kali Ciliwung menerangkan kepada awak media bahwa, Kliennya sebagai Pemilik yang sah atas lahan seluas 4881 m2 Sertipikat Hak Milik nomor 26 dengan Surat Ukur No. 340 Tahun 1926, yang dahulu dikenal dengan Jalan Bidara Tjina 64 B Desa Bidara Tjina, Ketjamatan Kampung Melayu, Djakarta, sekarang dikenal dengan jalan Otista Raya 64 B Rt 003 Rw 04, Kelurahan Bidara Cina, dahulu Kecamatan Kampung Melayu kini berada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang lahannya masuk di dalam areal yang menjadi proyek Inlet sodetan Kali Ciliwung tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dalam hal sosialisasi kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

“Kami sebagai kuasa hukum dari Pemilik Lahan sudah beberapa kali berkirim surat dan berkoordinasi kepada Stake Holder tertait, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Madya (Walikota) sampai ke tingkat Provinsi. Namun sampai saat ini, kami tidak kunjung mendapatkan respon yang positif dari pihak-pihak terkait,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/2/21).

Salman menjelaskan, Klien kami sudah merelakan lahannya digunakan sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan catatan Pemerintah harus mengganti sesuai dengan nilai appraisal, karena menurut Klien kami, hal ini demi untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, kususnya bagi Warga Ibu Kota DKI Jakarta.

Lantas, alasan apalagi yang akan digunakan oleh Pihak Pemerintah dalam melanjutkan Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung? Lalu apa kendala sesungguhnya dalam pembangunannya? Pembebasan lahan atau tidak adanya spirit yang kuat dari pemerintah dalam melanjutkan proyek tersebut? Apa anggaran yang sudah diserap sebahagian tersebut hanya untuk menimbum pipa tua di dalam tanah, tanpa ada kegunaan? Apa ini tidak merugikan keuangan negara?

“Kami yakin dan sangat percaya, jika Bapak Ir. Joko Widodo mengetahui kendala sesungguhnya, maka Bapak Presiden Joko Widodo akan terheran-heran dan menggeleng-gelengkan kepalanya, dikarenakan selama ini yang disampaikan kepada beliau adalah Pemilik Lahan yang tidak mau membantu Pemerintah, faktanya tidak demikian,” imbuh Pengacara Muda ini.

Salman menambhakan, kalau disampaikan Pemilik Lahan tidak mau memberikan lahannya untuk dijadikan proyek sodetan Kali Ciliwung, Pertanyaan kemudian, Pemilik Lahan yang mana? Pemilik Lahan yang sah secara hukum atau orang yang mengaku-ngaku memiliki lahan tapi tidak punya alas hak kepemilikan (illegal)?

“Dan hari ini kami melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur (BPN Jaktim) sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung yang menggantikan Almarhum Bapak Syaefullah (mantan Sekda DKI Jakarta), adapun perihal informasi kelanjutan pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung, namun jika tidak juga direspon oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, maka kami akan berkirim surat dan melaporkan perihal ini langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang sangat kami yakini punya semangat kebaikan yang tinggi, ditambah dengan Proyek Sodetan kali Ciliwung ini dahulu digagas oleh beliau ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tegasnya.

Perlu diketahui, Banjir Jakarta dan Tim Pengadaan Tanah Baru Dibentuk Kemarin tahun 2020, saat malam pergantian tahun baru, Jakarta diguyur hujan ekstrem. Akibatnya, beberapa kawasan DKI Jakarta pun terendam banjir. Dan 3 hari ke belakang Jakarta kembali diguyur hujan ekstrem dan menimbulkan kembali banjir di berbagai daerah, dan satu diantara daerah yang terkena banjir adalah daerah Bidara Cina Jatinegara yang diakibatkan luapan air Kali Ciliwung yang mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa dan Depok, menurut Lurah Bida Cina D Yudi Hartono tinggi air mencapai 2,5 meter dan akibatnya ada 1.700 jiwa terpaksa mengungsi.

“Dan kemarin, Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung dengan dibuatnya Keputusan Gubernur nomor: 1744 tahun 2019, dan sekarang Gubernur Anies Baswedan menghapus program normalisasi sungai dalam Draf Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Normalisasi di dalam RPJMD dihapus dan diganti dengan Naturalisasi Sungai. Sungguh aneh dan tidak mengerti arah kebijakan dan semangat Pak Anies di dalam menangani Banjir di DKI, bukannya melanjutkan hal yang baik dari Pemerintah sebelumnya, ini malah membuat kebijakan yang kontroversial, padahal proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung telah berjalan separuh jalan malah sekarang dirancang untuk dihentikan, pungkas Salman. (Rudi).

News Feed