oleh

PIMPINAN KPK TERPILIH SIAP JALANKAN HASI REVISI UU, PEMBERANTASAN KORUPSI LEBIH TERTATA

impinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Nurul Ghufron, siap menjalankan ketentuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru disahkan DPR. KPK sebagai lembaga penegak hukum wajib menjalankan UU.

“Saya akan menerima apa pun, mau berubah setelah diketok dan menjadi Perppu juga akan kami terima. Mau RUU-nya tetap tidak berubah juga akan kami terima,” kata Ghufron saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Lembaga Antirasuah harus menerima dan menjalankan UU yang telah dibentuk pemerintah dan DPR. Sebab, KPK bukan lembaga yang berwenang membentuk UU.

“Jadi saya memandang begini, KPK adalah lembaga negara yang tugasnya di bidang penegakan hukum. Posisinya sebagai penegak hukum, kami tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang di mana wilayah itu adalah wilayah politis mengenai pembentukkan hukum,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2024, Lili Pintauli Siregar, mengatakan pihaknya siap menjadi pelaksana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (17/9/2019). Sebagai pimpinan KPK, kata Lili, dirinya dan empat pimpinan KPK terpilih yang lain adalah pelaksana undang-undang.

“Kami pelaksana undang-undang. Apapun hasil keputusan undang-undang, ya harus dilaksanakan. Mana boleh menabrak. Kami kan bekerja sesuai aturan yang ada, undang-undang yang ada, ” ujar Lili saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Lili mengaku optimis pimpinan KPK terpilih bisa menjalankan tugas pemberantasan korupsi lewat aturan yang baru tersebut. Menurut dia, tujuan jangka panjang mereka adalah pencegahan.

“Kalau UU sudah diketok, sudah disahkan ya kami kerjakan. Soal kekhawatiran kita lihat saja, toh kalau tujuannya untuk pencegahan jangka panjang kita doakan berhasil. Kita laksanakan sebagai eksekutornya,” tegas Lili.

News Feed