oleh

Pesangon Diturunkan Karena yang Patuh Hanya 27% Pengusaha, KSPI: Logikanya Terbalik

Jakarta – koranprogresif.co.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengkritisi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah yang mengatakan hanya 27% perusahaan yang mematuhi ketentuan pesangon yang ada di dalam UU No 13 Tahun 2003. Atas dasar itulah, di dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), nilai pesangon akhirnya diturunkan. Tujuannya adalah agar semakin banyak perusahaan yang membayar pesangon.

Menanggapi hal itu, Said Iqbal mengatakan, “Hal ini adalah logika terbalik dan tidak masuk akal dari pemerintah. Bagaimana mungkin yang salah justru harus kita turuti kemauannya?”

Pemerintah seharusnya menegakkan aturan (law enforcement). Bukan justru membela para pengusaha yang tidak taat aturan dengan menurunkan nilai pesangon.

“Aturan harus ditegakkan. Didahului dengan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan bahwa pensangon harus dibayar. Kalau masih tidak mau taat pada aturan, diberikan sanksi,” kata Said Iqbal. “Jadi solusinya bukan menurunkan nilai pesangon,” lanjutnya.

“Katakanlah kita ikuti alur pikiran Menaker dengan menurunkan nilai pesangon. Bagaimana kalau nanti setelah nilai pesangon dirunkan, masih banyak perusahaan yang melanggar dan tidak bersedia membayar pesangon lagi,? tanya Iqbal.

“Apakah kemudian pesangon akan dihilangkan, sehingga nilainya menjadi nol,” tegasnya.

Di Omnibus law, selain uang penggantian hak tidak diberikan dan uang penghargaan masa kerja diturunkan, tidak ada lagi pengali dua untuk pesangon dengan PHK jenis tertentu. Seperti pekerja yang sakit, perusahaan melakukan efisiensi, pensiun yang tidak diikutikan dalam program jaminan pensiun, dan sebagainya.

Bahkan di dalam RUU omnibus law, membolehkan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan. “Pekerja bisa dikontrak seumur hidup. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan pesangon,” lanjutnya.

“Meskipun di dalam RUU Cipta Kerja ada uang pemanis atau sweetener dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi hal ini pun tidak jelas wujudnya akan seperti apa. Sangat tidak mungkin ada satu program yang diberikan kepada buruh, tetapi sumber dananya tidak ada. Darimana dana untuk membayar uang pemanis. Di dalam pelaksanaan jaminan sosial di seluruh dunia, selalu sumber pendanaan berasal dari dua kategori,” imbuhnya.

Pertama berasal dari APBN (pajak). Kalau JKP dan seetener mau dibayar oleh pemerintah, apakah oemerintah benar-benar manaikkan pajak di APBN nya. Kedua adakah kartegori berasal dari iuran peserta. Kalau tidak menambah iuran, pasti tidak berjalan. Kalaulah BPJS Jamsostek dipaksa untuk membayar JKP dan sweetener, tentu akan bangkrut. Kalau buruh diminta membayar iuran lagi, tentu buruh akan menolak.

“Sementara pemerintah mengatakan ke publik, bahwa JKP tidak menambahkan iuran. Karena itu, pasal ini menjebak karena masih tidak jelas,” pungkas Said Iqbal. (Red).

News Feed