oleh

Penjarahan Asset Negara (BMN) di Kab. Demak Massive dan Terstruktur

-Nasional-489 views

Oleh: Pujiono, Koordinator ASMAKI

 

Demak – koranprogresif.co.id – Barang Milik Negara (Asset Negara) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Kabupaten di Wilayah Kabupaten Demak kondisi eksisting sudah banyak yang hilang (beralih hak), dijarah maupun dikuasai dengan tanpa hak oleh pihak lain.

BBWS Pemali-Juana sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Kementerian PUPR sesuai PP No.27 Tahun 2014, bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

Sedangkan definisi Barang Milik Negara adalah barang yang dibeli dari dana APBN, atau barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang Undang.

Pelaku penjarahan bermacam-macam, dari berbagai kalangan dan profesi, ada masyarakat biasa, ASN, Badan Hukum, oknum Perangkat Desa dll.

Dari berbagai informasi dan hasil investigasi ASMAKI yang dihimpun dilapangan di Kecamatan Wedung, meliputi Desa Bungo, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Wedung, Desa Babalan, Desa Kedung Karang, Desa Kendalasem, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa, tambak tambak BBWS yang disewa-sewakan, dijual belikan dibawah tangan meliputi luasan puluhan hingga diatas 100 hektar.

ASMAKI memiliki bukti, lahan – lahan tambak tersebut Barang Milik Negara BBWS Kementerian PUPR, diperoleh dari pembebasan tanah masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu, tanah – tanah yang dibebaskan berfungsi sebagai bantaran sungai, regen, atau digunakan BBWS sebagai disposal area.

Penjarahan BMN BBWS tidak berhenti pada lahan tambak, regen dan bantaran sungai, di Desa Berahan Wetan bahkan ada sungai yang diurug dan dijadikan permukiman.

Didalam kota, tepatnya di Desa Jogoloyo Bantaran Sungai Tuntang Kecil sepanjang 4,5Km dengan lebar 30m banyak berdiri rumah-rumah permanen, gudang dan tempat usaha lainnya, semuanya liar dan tidak memiliki ijin dari BBWS sebagai Kuasa Pengguna BMN, di Desa Sedo lebih dari 7 Ha tanah asset/BMN BBWS yang dulunya dibebaskan BBWS sebagai disposal area (pembuangan tanah pengerukan sungai) banyak berdiri bangunan rumah dan gudang-gudang, yang lebih miris sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas nama pihak lain, yang ini akan menjadi perhatian serius dan akan ditelusuri ASMAKI.

Bila bukti materiil atas riwayat tanah yang diajukan ke BPN adalah BMN BBWS, maka sesuai dengan Permen Agraria/BPN 9/1999, sertipikat tersebut bisa dibatalkan.

Menguasai/menghuni/ membangun/menyewakan menjual belikan diatas Asset Milik Negara dengan tanpa Hak dan atau Ijin BBWS adalah bentuk pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Sungai, bahkan melanggar Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No.6 tahun 2011. Pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang maka aktor intelektualnya, pelaku, dan pihak manapun yang terlibat dapat dikenakan sanksi Pidana dan Denda yang cukup besar nilainya.

Carut marut tanah negara (BMN) BBWS bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian BBWS Pemali-Juana, adanya proses “pembiaran” dan tidak adanya sense of belonging terhadap asset negara, diperparah adanya oknum lama dan baru BBWS yang “ikut bermain” dilapangan serta mbuletnya birokrasi internal BBWS dalam pengawasan dan penertiban menjadikan masalah terakumulasi dan bertambah parah.

Dalam waktu dekat ASMAKI berencana akan menemui Sekjen Kementerian PUPR memberikan masukan dalam rangka penyelamatan Asset Negara BBWS Pemali-Juana dengan membentuk Tim Pemburu Asset BBWS Pemali-Juana yang melibatkan berbagai element sesuai kompetensi yang dibutuhkan. *****

Berita Lainnya