Jakarta – koranprogresif.co.id – Direktur Lembaga Studi Sosial dan Strategi (LS3), Umar Hamdani MA yang juga seorang kyai muda NU kultural memandang penolakan PDIP dan Partai Golkar terhadap ambang batas (Presdiential Threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup.
Hal itu menunjukan kedua parpol tersebut pro-oligarki dan bakal menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Sebab, demokrasi yang sangat mahal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya memperkuat persengkongkolan orang-orang serakah (Oligarki).
Komplotan Oligarki ini tamak, mengesampingkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat serta menghancurkan demokrasi substansial.
“Saya kira dugaan itu tidak meleset, sebab orientasi pro-Oligarki di kalangan elite PDIP dan Golkar itu nyata, sangat menusuk nurani rakyat dan merusak kepercayaan publik, yang pada gilirannya bisa timbulkan krisis multidimensi, mungkin malah turbulensi, chaos,’’ kata Umar alumnus pasca sarjana STF Driyarkara, Jum’at (17/12/21).
Pada kesempatan yang sama, pengamat politik yang juga mantan aktivis HMI ITB, Muslim Arbi mengatakan, PDIP dan Golkar harusnya mendengarkan aspirasi rakyat yang ingin ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup.
“Dengan penolakan itu, maka saya khawatir rakyat bakal tak percaya lagi pada lembaga-lembaga Negara dan demokrasi,’’ kata Muslim Arbi.
Ia menyentil pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin yang menolak threshold 0 persen itu dengan alasan yang tak masuk akal dan terkesan kamuflase belaka.
”Itu anggota DPR PDIP dan Golkar yang menolak ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup, kok tidak mengerti bahwa Threshold tidak ada di UUD 45. Politisi PDIP dan Golkar itu ngerti ndak? Paham ndak itu jadi basis dari demokrasi kriminal dan sumber upeti Illegal bagi partai. Kok PDIP dan Golkar hanya bisa jadi corong kepentingan oligarki yang tamak,” kata Umar dan Arbi. (Red).
