oleh

Pendidikan Berkeadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Meningkatkan Kesejahteraan

-Nusantara-145 views

 

Jakarta – koranprogresif.co.id – Anggota Komisi X DPR RI, Marlinda Irwanti menilai, masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan salah satunya karena minimnya perhatian pemerintah.

“Amanat UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negar berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya,” ujar Linda, begitu ia biasa disapa.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Undang-undang sistem pendidikan nasionsl (UU Sisdiknas) sebagai kebijakan pembaharuan pendidikan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menyusun program atau kegiatan yg terencana, terarah dan berkesinambungan.

Sehingga keluaran pendidikan nasional mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

“Sayangnya, pada kenyataannya berbagai regulasi tersebut belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Salah satu permasalahan yang sering ditemui di daerah adalah kurangnya sarana dan prasarana.

Hal itu yg menyebabkan kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru yang terbatas, biaya pendidikan yg mahal,” ujar anggota DPR yang sekaligus sebagai anggota badan sosialisasi empat pilar ini.

Belum lagi, tantangan terkait wajib belajar 12 tahun (gratis) , peningkatan mutu kurikulum , keterjangkauan pendidikan oleh masyarakat miskin, yang kesemuanya itu masih menjadi permasalahan di daerah.

Sementara dalam sila ke 5 Pancasila menyatakan bahwa, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya bagaimana sistem pendidikan di Indonesia berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Itu semua menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkann perhatian lebih dari pemerintah. Karena kualitas pendidikan yg buruk akan membuat Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara lain.

Oleh Karena itu, jugalah saya berharap khusus untuk sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasaran pendidikan di sekolahnya,” paparnya saat sosialisasi 4 pilar SMK Al Falah Moga Pemalang, 30 Maret 2019 lalu.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang memberikan dorongan sekolah-sekolah vokasi, sebagai alternatif untuk memberikan peluang kerja bagi lulusannya dg membuat link and match sekolah kejuruan dengan dunia usaha.

Dilanjutkannya, Pemerintah Daerah melalui APBD nya diharapkan juga benar benar memberikan porsi 20 persen anggaran pendidikan di daerahnya, selain mendapat bantuan Dana transfer ke daerah dari APBN.

“Sejatinya, Penjabaran Pancasila dengan sebenar-benarnya dalam dunia pendidikan dapat memberikan keadilan bagi anak-anak Indonesia. Kesejateraan dan kemakmuran sangat pararel dan significant dengan dunia Pendidikan, kemiskinan juga akan berkurang dengan peningkatan pendidikan,” pungkasnya. (Ayu).

News Feed