oleh

Pembangunan SDM Pelaut, Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 Tentang Ratifikasi MLC 2006

-TNI Polri-189 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Komunitas Pelaut Senior dari markasnya di bilangan Jatinegara Jakarta Timur, menyambut secara suka cita atas fokus pembangunan nasional mulai tahun 2019 yang akan Presiden Joko Widodo (Jokowi) arahkan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tentunya tidak terkecuali untuk pembangunan SDM pelaut Indonesia, yang jumlahnya terbesar ketiga atau keempat di dunia.

Sekian lama memang, nasib pelaut Indonesia terkesan terpinggirkan atau termarjinalkan oleh ketiadaan perhatian, keperdulian dan keberpihakan pemerintah. Kedua kementerian teknis yang mengurusinya seperti Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kedua institusi itu belum juga berubah mindset dan ego sektoralnya masing-masing.

Sementara serikat pekerjanya pelaut Indonesia yang bernama KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang seharusnya memperjuangkan nasib pelaut Indonesia, justru makin ‘tidak disukai’ oleh sebagian besar pelaut sebagai pemiliknya. Maka nasib pelaut Indonesia masing-masing banyak yang berjalan sendiri-sendiri, bak ‘itik kehilangan induknya’.

Jika kebijakan pemerintah mulai tahun 2019 benar-benar akan fokus dalam investasi pembangunan SDM, yang tentunya melibatkan pembangunan SDM pelaut Indonesia. Komunitas Pelaut Senior berharap kepada pemerintah untuk tetap konsisten berdasarkan pada UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006.

Juru Bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri yang Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI dalam siaran pers (27/11/2018) menyatakan bahwa, Konvensi Ketenagakerjaan Maritim atau Maritime Labour Conventions (MLC) tahun 2006, bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia agar dilindungi.

“MLC 2006 juga memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Hal ini dilakukan oleh ILO (International Labour Organization), mengingat tenaga kerja berprofesi pelaut dan sebagai awak kapal yang bekerja lintas negara. Sehingga perlu diatur secara internasional,” ujar Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66.

MLC yang diselenggarakan oleh ILO pada 2006 di Jenewa Swiss, per 20 Agustus 2013, standarisasinya mulai diwajibkan untuk diterapkan oleh negara-negara anggota ILO dan IMO (International Maritime Organization).

Indonesia sebagai negara anggota di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya tidak meratifikasi MLC 2006 tersebut.

“Baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan setelah Rapat Paripurna DPR pada 8 September 2016 mensahkan RUU Ratifikasi MLC 2006. Pada 6 Oktober 2016, Presiden Jokowi menetapkan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC), 2006,” tutur Jubir Pelaut Senior yang didampingi Hasoloan Siregar, Djoko Saliyono, Kusnadi dan Joike Dotulong.

Menurut Teddy Syamsuri, untuk melindungi pelaut dalam MLC 2006, salah satunya terdapat klausul pelatihan pelaut yang harus mendapatkan pelatihan berkaitan dengan pekerjaannya sebelum berlayar atau melaut, seperti yang bekerja di deck departemen atau di engine departemen, serta harus mendapatkan pelatihan keselamatan diri (personel safety training).

“Saat ini menurut ILO lebih dari 1,2 milyar pelaut bekerja untuk mengantar barang-barang melalui kapal-kapal atau transportasi laut, dimana pelaut bekerja. Sehingga ILO menyadari jika angkutan barang lewat laut dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara yang lain, pada realitanya 90 persen menggunakan kapal-kapal laut, menjadi perhatian yang serius. Jadi, begitu pentingnya tenaga kerja pelaut, termasuk untuk Indonesia yang wilayah yurisdiksinya lebih luas laut ketimbang daratnya,” beber Teddy Syamsuri.

MLC 2006 itu menurutnya sebagai pilar ke 4 di sektor maritim yang melengkapi 3 pilar utama instrumen hukum IMO yang ada sebelumnya, yaitu SOLAS 1974, MARPOL 1973/1978 dan STCW 1978.

MLC 2006 yang dibuat ILO dan disetujui IMO, karena IMO tidak memiliki kapasitas untuk membuat instrumen hukum secara komprehensif tentang perlindungan terhadap para tenaga kerja pelaut, maka MLC 2006 menjadi produk ILO dan bukan IMO.

“MLC 2006 juga menjadi inspirator disahkannya tema Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) dan Dewan IMO setahun kemudian mencanangkan jika tahun 2010 sebagai Tahun untuk Pelaut (Year of Seafarers),” imbuh Jubir Pelaut Senior.

Sehingga menurut Teddy Syamsuri, MLC 2006 merupakan tiket bagi para tenaga kerja pelaut untuk menuntut haknya sebagai pekerja, yang memiliki karakter berbeda dengan pekerja di sektor industri atau pekerja pabrik yang lain.

Dengan demikian, MLC 2006 mencerminkan komitmen kuat untuk pemerintahan Presiden Jokowi jika secara konsisten ingin memberikan kesejahteraan, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi pelaut yang berkeadilan sosial, lanjut Jubir Pelaut Senior.

“Sekarang tinggal serikat pekerjanya pelaut Indonesia, yaitu KPI, harus diperkuat bukan dijadikan ‘lahan basag’. Sebab ada amanat yang tersirat dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2016, bahwa serikat pekerja pelaut berkewajiban mengawal aturan atau ketentuan MLC 2006 yang terkait hak-hak dasar pelaut. Sementara diharapkan dalam proses investasi pembangunan SDM pelaut, hendaknya segera dibuat peraturan-peraturan pemerintah dalam spirit reformasi birokrasi dan spirit terbebasnya ego sektoral lembaga kementerian terkait yang selama ini justru menganggap pelaut sebagai ‘obyek penderita’ bahkan ‘sapi perah’ yang tak pernah selesai. Sehingga MLC 2006 yang diratifikasi kedalam UU No. 15 Tahun 2016 bisa dijadikan pedoman bagi pembangunan SDM pelaut Indonesia di tahun 2019,” pungkas Jubir Pelaut Senior, seraya berharap kepada Presiden Jokowi untuk serius membangun SDM pelaut agar visi Poros Maritim Dunia bergerak cepat dan pembangunan Tol Laut menjadi terwujudkan secara total. (Red).

News Feed