oleh

PAK MENDAGRI, GUBERNUR BUKAN KA POLDA, DAN BUPATI/WALI KOTA BUKAN KAPOLRES

-Opini-135 views

Oleh : Hanif Nurcholis
Guru Besar Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah

 

Pak Menteri, Bapak sekarang ini Menteri Dalam Negeri. Masak masih berpikir dan berperilaku sebagai Ka POLRI. Move on dong!

Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan instansi vertikal Kemendagri, sekali-kali bukan Pak. Kalau Bapak berpikiran begitu, Bpk sudah ketinggalan zaman 220 tahun karena struktur negara yang memposisikan provinsi (gewest) dan kabupaten (regentschap)/kota (gemeente) sebagai instansi vertikal Kemendagri itu struktur pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat Daendels thn 1800. Bahkan Belanda sendiri melalui Hervormingbestuur Wet 1922 sudah tidak memakai.

Provinsi dan Kabupaten/Kota di alam Indonesia merdeka sudah dirubah menjadi rechtsgemeenschap yaitu badan hukum komunitas yang berhak mengatur dan mengurus urusan komunitasnya secara mandiri. Inilah yg diterjemahkan ke dalam UU No. 23/2014 dg istilah daerah otonom. Dengan demikian, gubernur dan bupati/wali kota itu kepala badan hukum komunitas masing2. Masak kepala badan hukum komunitas bisa dipecat oleh Mentri. Yang benar aja Pak. Mereka kan tidak diangkat oleh Mentri. Mereka dijadikan kepala oleh anggota badan hukum komunitas itu melalui pemilihan. Presiden dan Mendagri hanya mengesahkan doang.

Lain halnya dengan Ka Polda dan Ka Polres. Kalau ini, diangkat oleh Ka Polri. Ya terserah Ka Polri lah mau dipecat, mau dimutasi, mau diturunkan pangkatnya. Sah2 saja krn mereka kepala instansi vertikal. Kalau gubernur dan bupati/wali kota tdk bisa Pak kerena mereka kepala badan hukum komunitas masing2. Kalau mau mecat ya serahkan kpd yang punya dong yaitu rechtgemeenschap tersebut.

Salam sehat.

Hanif Nurcholis
Guru Besar Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah

News Feed