Jakarta – koranprogresif.co.id – Rencana penyelenggaraan Latihan Bersama (Latber) Pacuan Kuda Piala Tiga Mahkota Seri II di Legok Jawa, Pangandaran, Jabar, menemui kendala. Kegiatan pacuan yang diselenggarakan oleh Komunitas Kuda Pacu Indonesia atau Indonesia Horse Racing Community (IHRC) ini bukan hanya tidak direstui oleh Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), akan tetapi dicoba digagalkan. Padahal, kegiatan IHRC ini didukung penuh oleh para pemilik kuda, klub bahkan Pengprov-pengprov Pordasi.
Upaya penjegalan kegiatan Latber Piala Tiga Mahkota Seri II diketahui dari dua surat yang dikeluarkan oleh PP Pordasi dalam rentang waktu sepekan. Pertama, akhir April, surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Latber Piala Tiga Mahkota Seri II, Ir. H. Mohammad Chaidir Saddak yang meminta agar rencana penyelenggaraan kegiatan pacuan di Legok Jawa pada 21 Mei 2022 tersebut dihentikan.
“Sebelum kami melakukan tindakan yang melibatkan aparat hukum setempat dan memprosesnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” begitu bunyi penutup dari surat PP Pordasi yang dikirim 28 April tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, surat PP Pordasi itu juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, Ketua Satgas Covid-19 Jabar, Ketua KONI Jabar, serta juga kepada Ketua Pengprov-pengprov Pordasi, anggota Pordasi Jabar dan seluruh stable pacu anggota Pordasi.
Surat kedua, dikirim 4 Mei 2022, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP Pordasi, Hj.Triwattty Marciano. Surat ditujukan kepada Kapolda Jabar, Irjen Pol.Drs. Suntana, M.Si, dengan perihal “Permohonan untuk Menghentikan Kegiatan Pacu Kuda Triple Crown Seri II di Lapangan Pantai Indah Legok Jawa, Pangandaran, Jabar”.
Surat kedua ditembuskan kepada Kapolri, Gubernur Jabar, Ketua Satgas Covid-19 Jabar, Ketua KONI Jabar, para ketua Pengprov Pordasi, para ketua Pengkab/Pengkot Pordasi Jabar, dan seluruh stable pacu anggota Pordasi.
Diketahui, dua surat dari PP Pordasi tersebut makin memunculkan kegaduhan di kalangan stakeholders berkuda, khususnya kuda pacu. Beberapa pemilik kuda, stable, dan bahkan kalangan sesepuh olahraga ini mengurai kritiknya.
“Langkah PP Pordasi mengatasi masalah ini sudah kebablasan. PP Pordasi sebenarnya tidak perlu memberikan batasan atau teguran untuk pelaksanaan pacuan kuda,” tanggap H. Ismail M. Hasan, pemilik R4ya Stable, Pasuruan, Jatim, Selasa (10/5).
“Biarkan para pelaku (pacuan kuda) memilih pacuan mana yang akan diikuti. Karena para pelaku pacuan tahu mana pacuan yang berkualitas dan mana yang tidak. Semakin PP Pordasi menekan dengan melakukan pembatasan bahkan larangan, itu semakin menunjukkan ketidakmampuan melakukan komunikasi/koordinasi internalnya, bahkan makin melihatkan kekerdilan cara berpikirnya,” Ismail M. Hasan menegaskan.
Ketua DPRD Kota Pasuruan ini sebelumnya menekankan bahwa, dualisme yang terjadi dalam kegiatan pacuan kuda ini mestinya tidak perlu dipersoalkan jika jajaran PP Pordasi tanggal sejak awal, mau turun ke bawah, mengakomodir setiap masukan, tidak asal menyalahkan.
“Saya kira ini berawal dari kurangnya komunikasi dan koordinasi dari PP Pordasi juga. Cara berpikirnya tidak dewasa,” jelas Ismail M. Hasan.
Diceritakan oleh pemilik R4ya Stable ini, keberadaan IHRC tidak terlepas dari kekecewaan para pemangku dan pelaku kuda pacu atas kegagalan Komisi Pacu PP Pordasi menggelar event-event pacuan lebih dari setahun terakhir ini. Apa yang dilakukan oleh IHRC, sebut Ismail, sekaligus mewujudkan kerinduan akan penyelenggaraan kegiatan pacuan kuda yang berkualitas.
“Ini berawal dari kekecewaan para pelaku kuda pacu atas kegagalan PP Pordasi melaksanakan kegiatan di Bantul jelang akhir tahun 2020 itu,” kata Ismail M. Hasan.
*Berawal dari Kekecewaan*
Saat itu, PP Pordasi gagal mementaskan Piala Presiden yang dijadwalkan 5 Oktober 2020 di Gelanggang Pacuan Kuda Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta. Event Piala Presiden melaluui Kejurnas ke-54 tersebut dibatalkan hanya beberapa hari jelang pelaksanaannya, menyusul ditariknya surat rekomendasi dari Polda Jabar dengan pertimbangan mencegah persebaran Covid-19. Padahal, Polda Yogya pada 199 Agustus sudah mengeluarkan izin keramaian, sebelum ditari kembali pada 30 September, ketika lebih dari 150 ekor kuda dari puluhan stable dan daerah sudah berada di Bantul.
Setelah itu, IHRC mengisi kekosongan kegiatan pacuan pada sepanjang 2021 dengan keberhasilan menggelar empat event hingga Mei 2022 ini. Empat kegiatan pacuan yang digelar IHRC adalah Jateng, Derby, A.E.Kawilarang Memorial Cup, Latihan Bersama (Latber) Piala Tiga Mahkota Seri I, dan Piala Kartini. Event kelima berupa Latber Piala Tiga Mahkota Seri II direncanakan digelar pada 21 Mei 2022 di Legok Jawa, Pangandaran, Jabar.
Untuk event berikutnya, IHRC sudah mengagendakan Penyisihan Kejurnas ke-56 Seri I Tahun 2022 pada 16 Juli di Legok Jawa, Pangandaran. Disusul Final Kejurnas ke-56 Seri I Tahun 2022 di tempat sama, pada 30 Juli. Lalu, ada Penyisihan Kejurnas ke-56 Seri II Tahun 2022 di Tegal Waton, Salatiga, 17 September. Dilanjutkan dengan Final Kejurnas ke-56 Seri II Tahun 2022 tetap di Tegal Waton, Salatiga, 24 September.
Sementara itu, PP Pordasi tercatat baru menggelar satu event, yakni Piala Tiga Mahkota Seri I di Coban Jaya, Pasuruan, pada 27 Maret. Dalam surat pemberitahuannya ke Pengprov, Komisi Pacu PP Pordasi mencantumkan beberapa event berikutnya: Pertiwi Cup & Piala Tiga Mahkota Seri II pada 21-22 Mei, Babak Penyisihan dan Final Kejurnas Seri I, 13 dan 27 Juli, serta Babak Penyisihan dan Final Kejurnas Seri II, 28 September dan 12 Oktober. Seluruh event pacuan PP Pordasi digelar di Coban Jaya, Pasuruan.
Kritik disampaikan anggota Dewan Penasehat PP Pordasi, Fritz Mantiri. Selama ini lanjut Fritz, kegiatan pacuan kuda dananya dari penghobi, PP Pordasi pun kalau ada kecil sementara dari KONI hampir tidak ada.
Kalau tidak ada sponsor kata Fritz, orang seperti Eddy Sadak yang pemilik Aragon Stable, Imam Hartono dari Eclipse Stable, serta para pemilik kuda padu di stable-stable besar mengumpulkan uang baru jadi pacuan.
“Jiwanya dari orang-orang Pordasi secara sukarela yang punya duit, bukan dari Pordasinya Pemerintah. Itu sudah terjadi bertahun-tahun dan menjadi tradisi. Kalau ada even internasional baru pemerintah mau,” ujarnya.
“Rangkul dan ayomi semuanya,” pinta Fritz Mantiri.
Pendapat senada disampaikan Sherpa Manembu, sesepuh pacuan kuda lainnya. “PP Pordasi hendaknya tidak arogan,” Sherpa Manembu menegaskan.
Sherpa Manembu lantas mengingatkan sejarah berdirinya Pordasi di Indonesia.
“Pordasi itu dibentuk berkat andil dari para pemilik kuda pacu,” tegasnya lagi. (Red).
