oleh

ORANG DESA BAGAI KOMUNITAS KENA KUTUKAN DEWA

-Opini-60 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Orang desa itu salahnya apa ya. Kok sejak zaman pra kolonial, kolonial, dan kemerdekaan nasibnya tidak berubah: miskin dan sengsara dalam relasi kuasa dengan penguasa yang eksploitatif nir pelayanan publik. Sehingga bagai komunitas kena kutukan dewa tanpa pernah melawan titahnya.

Pada masa prakolonial penguasa tidak memberikan barang publik dan jasa publik kepada rakyat desa tapi hanya minta upeti dan memobilisasi untuk perang membela kepentingan Raja.

Pada zaman kolonial, penguasa tidak memberikan barang publik dan jasa publik kepada rakyat desa melalui aparatur birokrasi yang kompeten dan profesional tapi hanya menarik pajak dan memobilisasi untuk membangun jalan, jembatan dengan nama indah gotong royong, dan ronda malam melalui lembaga korporatis bentukan negara yang disebut pemerintah gemente pribumi atau pemerintah ku.

Pada zaman kemerdekaan sekarang ini penguasa juga tidak memberikan barang publik dan jasa publik kepada rakyat desa melalui lembaga birokrasi yang kompeten dan profesional tapi hanya menarik pajak, memobilisasi rakyat untuk membangun jalan dan jembatan desa dengan nama indah gotong royong, memobilisasi rakyat untuk melaksanakan proyek dari pemerintah atasan, dan menerima perintah dari pemerintah atasan melalui unit pemerintahan palsu yang disebut pemerintah desa.

Perlakuan penguasa pada zaman kemerdekaan ini benar2 tidak adil kepada orang desa dibandingkan dengan perlakuannya kepada orang kota. Orang kota sejak zaman penjajahan sampai sekarang mendapat pelayanan dari birokrasi negara yang kompeten dan profesional. Sebaliknya orang desa hanya dilayani oleh unit pemerintahan palsu. Apa salah orang orang desa ya.

Mengapa Negara harus melakukan diskriminasi kepada orang desa? Kalau pada zaman penjajahan ya maklum saja namanya juga penjajah, mau enaknya sendiri. Dengan alasan tidak mempunyai uang maka penjajah tidak membentuk birokrasi yang kompeten dan profesional sampai ke desa. Di desa hanya dibentuk unit pemerintahan palsu yang difungsikan sebagai mediator yang menjembatani antara kepentingan Penguasa dengan kebutuhan rakyat desa.

Nah sekarang ini bangsa Indonesia kan sudah merdeka. Sudah 75 tahun lagi. Kok kelakuan penguasa tidak berubah. Masih tidak mau membentuk lembaga birokrasi yang kompeten dan profesional dengan fungsi menyejahterakan rakyat desa yang tugas utamanya memberikan barang publik dan jasa publik berupa pendidikan, kesehatan, dan sarpras ekonomi rakyat desa. Kalau kelakuan penguasa tetap tidak berubah maka nasib rakyat Desa akan tetap sama: miskin dan sengsara.

Apa salah orang desa kok diperlakukan diskriminatif. Dan mengapa penguasa mengistimewakan orang kota?

Oleh: Prof. Dr. Hanif Nurcholis, Guru Besar

News Feed