oleh

MoU Bidang Datun Kejati Kalsel Pada Pembangunan Gedung dan Sarpras Kanwil Ditjen Bea dan Cukai

-Nasional-105 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Bertempat di Aula Anjung Papadaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), Rabu (11/5/2022).

MoU antara Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Maksud panandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, sedangkan yang menjadi tujuan kesepakatan bersama yakni Memberikan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan Pada Pembangunan Gedung dan Sarpras Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Secara Kontrak Tahun Jamak TA 2022.

Kasi Penkum Kejati Kalsel, Romadu Novelino, SH, MH pada Siaran Pers menjelaskan bahwa, Bangunan didirikan dilahan Kosong Milik Negara Seluas 3.164 m2 yang berlokasi di JL. A. YANI Km. 2,5 Banjarmasin.

Bangunan Kantor Utama sebanyak 5 Lantai Dengan Total Luas Bangunan Utama Beserta Bangunan Penunjang Hasil Perencanaan Adalah 3.555,90 m2 (Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Koma Sembilan Puluh).

Sebagai Penyedia Jasa adalah PT. VIRAMA KARYA (PERSERO) dengan Konsultan Management Konstruksi, PT. YODYA KARYA (PERSERO) .
Sedangkan Konsultan Perencana oleh TOTALINDO MOSCO ENERGI KSO, selaku Pelaksana Konstruksi Dengan Total Anggaran Rp. 67.748.790.575,-
(Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima
Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Dalam penandatangan kesepakatan bersama ini, adapun yang menjadi ruang lingkup kesepakatan meliputi:
• Pemberian bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi,
• Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat
hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan Hukum (Legal Assistance) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,
• Tindakan hukum lainnya yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dan pihak lainnya,
• Peningkatan kompetensi teknis kedua belah pihak.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, DR. Mukri, SH, MH dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk bekerjasama dalam penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang
dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan juga menyatakan bahwa, penandatanganan kesepakatan bersama ini tidak berpengaruh atas profesionalisme kejaksaan dalam penindakan apabila ditemukan adanya
penyimpangan, namun diharapkan sebelum terjadi permasalahan Kejaksaan hadir menjalankan
fungsinya guna melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pelaksanaan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan dengan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (MN).

Berita Lainnya