oleh

LSKP Jateng: Pj. Sekda Eko Pringgolaksito, Harus Benahi Birokrasi dan Penertiban Penyaluran BPNT

Jakarta – koranprogresif.co.id – Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Demak yang baru diharapkan bisa menata kelola pemerintahan dilingkungan Kabupaten Demak benar-benar baik. Pasalnya dimana saat ini ada puluhan lebih jabatan yang kosong.

“Tidak sekedar tata kelola di pemerintahan Kabupaten yang segera ditata, tapi Pemkab segera menarik para PNS sesuai dengan petikan SK Penempatannya, yang sat ini masih menduduki Sekdes yang aturannya diisi oleh Perangkat Desa,” kata Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah, Muh. Rifa’i dalam keterangannya, Selasa (19/4/22).

Dikatakan dia, Figur Pj. Sekda yang baru Eko Pringgolaksito adalah salah satu Pejabat senior dilingkungan Pemerintahan Pemkab Demak. Namun, menurutnya ada sedikit catatan ketika Beliau menjabat Kadinsos.

“Salah satu yang sampai saat ini masih agak berpolemik terkait penanganan Bansos, diantaranya BPNT dimana dalam penyaluran BPNT diduga intervensi pihak 3, dalam hal ini suplyer dan di duga ikut sertanya oknum Team Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum ada tindakan,” katanya.

Ditegaskan dia, Pj. Sekda punya peranan penting di Eksekutif, karena perannya sama dengan Sekda Definitif.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Demak, Eisti’anah melantik Drs. Eko Pringgolaksito sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 821.2/168 tahun 2022 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, bertempat di pendopo Satya Praja Praja, Senin (18/4/22).

Sementara itu, Pj. Sekda, Drs. Eko Pringgolaksito saat di konfirmasi wartawan melalui pesan whatshap, Selasa (19/4/22) pukul 11.56 terkait penanganan bansos diantaranya BPNT, dimana dalam penyaluran BPNT diduga ada intervensi pihak 3 dalam hal ini suplyer dan diduga ikut sertanya oknum Team Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum ada tindakan?

Menyatakan bahwa, keberadaan e-warong dengan ketersediaan komoditas itu diluar kewenangan Dinsos, karena Perjanjian Kerjasama (PKS) antara e-warong dengan Supplyer dilakukan bebas mekanisme pasar. Namun, jika agen e-warong barangnya ditolak oleh KPM, maka Kita minta pihak bank untuk mencabut EDC nya.

“Sebagai bentuk tanggung jawab ke masyarakat selaku Dinas, pihaknya minta pihak bank untuk mencabut EDC nya,” ujar mantan Kadis Sosial. (Red).

Berita Lainnya