Jakarta – koranprogresif.co.id – Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar – Puan, H. Mochtar Mohamad merespon sinyal Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet tinggal menghitung hari menyusul dinamika politik yang terus memanas menjelang Pemilu 2024.
“Adanya deklarasi Nasdem untuk Capres 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu yang terkesan tidak mengindahkan arahan Jokowi ojo kesusu. Belum lagi secara etika politik, deklarasi capres itu terkesan melawan Koalisi Indonesia Maju. Padahal Partai Nasdem termasuk dalam koalisi tersebut,” ungkapnya kepada wartawan melalui keterangan, Senin (17/10).
“Akan lebih elegan kalau mundur dulu dari Kabinet Jokowi, baru buat koalisi untuk memenuhi presidential threshold 20% terus deklarasi Capres 2024,” tandas Mochtar Mohamad.
Diketahui, tiga kader Nasdem di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Siti Nurbaya Bakar.
Lebih jauh Mochtar berharap, reshuffle kali ini memperkuat Kabinet Jokowi dalam menghadapi krisis ekonomi global dan Pemilu 2024.
“Untuk itu, perlu diperkuat kedaulatan politik kabinet dengan memperbesar koalisi dan menempatkan seluruh wakil menteri dari unsur parpol koalisi,” tandasnya.
Dari unsur Kepala daerah yang berhasil, kata dia, patut dipertimbangkan untuk masuk Kabinet seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil memperkuat aseptabilitas publik dan menahan trend turun kepuasan publik terhadap lembaga/repartemen yang kinerjanya menurun.
Menurut Mochtar Mohamad, turunnya kepercayaan publik terhadap polisi perlu mendapat perhatian khusus mengingat survei Charta Politika pada 3 sd 13 September 2022 turun 15 % kepuasan publik terhadap lembaga Kepolisian.
Hasil survei itu, kata dia, kasus polisi tembak polisi Ferdy Sambo 91,4 % publik mengetahui, 62,4 % publik mengatakan tidak transparan. Belum soal keterlibatan judi online dan narkoba, publik mengetahui 61,4%.
Survei ini dilakukan sebelum kasus Kapolda Sumbar/Jatim, Irjen Tedy Minahasa tertangkap kasus narkoba kemarin.
“Dari situasi ini perlu status darurat melawan narkoba dan judi, Negara Melawan Narkoba dan Judi. Sebaiknya reshuffle ini secepatnya dilaksanakan dalam bulan Oktober ini agar kepuasan publik terhadap Pemerintah Jokowi yang turun ke 63,5 %bisa kembali seperti survei bulan Juni 2022 sebesar 68,4% dan survei Januari 2022 sebesar 71,7%,” pungkas Mochtar.
Seperti diucapkan Presiden saat meninjau Proyek Kereta Cepat di Tegal Luar, Jabar, Kamis (13 Oktober 2022) lalu. “Rencana (red-reshuffle) selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Presiden Jokowi. (Red).
