oleh

Lembaga Apa Saja Yang Akan Dihapus?

-Opini-412 views

Oleh: Djafar Badjeber

Jakarta – koranprogresif.co.id – Kemarin tanggal 13 Juli 2020 presiden mengumumkan akan menghapus 18 lembaga yang dianggap tidak terlalu produktif.

Menurut saya, wajar 18 lembaga tersebut akan dihapus mengingat keberadaannya tidak terlalu produktif, juga dalam sutuasi wabah covid – 19 negara kesulitan keuangan.

Konon ada 96 lembaga di negara kita, yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan melalui undang- undang.

Tentunya dalam proses pengahapusan ini Kementerian Penertiban Aparatur Negara akan mengkaji dan menela’ah Lembaga, Badan, Komisi, Dewan, Komite, Otorita, Majelis dan Konsil apa saja yang layak dihapus, dibubarkan atau di integrasikan ke Kementerian atau instansi setingkat itu.

Saya belum punya angka pasti berapa besar uang negara di alokasikan kepada Lembaga seperti tersebut di atas. Tentunya dana dari APBN itu tidak kecil.

Ini beberapa nama Lembaga, Badan, Komisi, Dewan, Otorita, dan Konsil yang saya ketahui:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Penyuluhan Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Profesi Akuntan Publik, Komite Akredetasi Nasional.

Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Koordinasi Penyuluhan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Riset Nasional, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Pers, Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Insinyur Indonesia.

Ombudsman, Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Konsil Tenaga Keperawatan, Konsil Tenaga Kesehatan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas, dll.

Itulah beberapa nama Komisi, Badan, Dewan, Lembaga, Otorita yang saya ketahui.

Tentu masih ada yang lain. Dari berbagai Badan, Dewan, Komisi, Lembaga dan sebagainya, apakah berjalan dan produktif tentu Kementerian PAN yang tahu.

Apabila dilihat dari nama-nama lembaga diatas ada yang populer dikenal masyarakat peran dan fungsinya.

Nach, bagaimana nama-nama lain, apakah masih jalan, prokduktif dan bermanfaat silahkan dinilai sendiri.

Bila presiden mengambil kebijakan untuk menghapus atau mengintegrasikan ke Kementerian lain terhadap lembaga-lembaga itu, sesungguhnya langkah yang bijak dan pas !! Tidak perlu ada yang ngotot bahwa lembaga kami dibutuhkan, semua itu ada rapor, penilain, kajian dan progresnya!!

Tulisan ini sekedar berbagi informasi dan menjadi tela’ah kita dalam berbangsa dan bernegara!

Penulis: Pengamat Politik

News Feed