oleh

KPU, PEMILU DAN DEMOKRASI

-Nusantara-126 views

 

Oleh: Djafar Badjeber
Ketua BAPPILU DPP HANURA

Jakarta – koranprogresif.co.id – Pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia telah selesai. Nama anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPD RI ,Presiden dan Wakil Presiden terpilh sudah diketahui masyarakat.

Bagi mereka yang terpilih baik yang sudah dilantik maupun yang belum telah melaksanakan syukuran dengan kegembiraan dan suka cita. Sementara yang belum terpilih sebagai anggota legislatif tentu kecewa sedih, muram,terpukul dan konon ada yang stress bahkan mengalami gangguan jiwa. Bagi yang berjiwa besar, Tangguh dan ksatria menerima kekalahan nya dan menyerahkan kepada Tuhan YME.

Yang berprinsip “kekalahan adalah kemenangan yang tertunda” adalah petarung sejati sambil evaluasi diri serta mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu berikutnya.

Memang setiap pemilu menyisakan berbagai cerita, pengalaman manis dan pahit. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia. Ada catatan positif dan ada catatan negatif, terutama kinerja KPU secara keseluruhan tidak terlalu menggembirakan.
Sorotan tajam dan kritik masyarakat banyak di alamatkan ke KPU. Tapi KPU selalu membela diri bahwa tindakannya sudah on the track. KPU laksana hero, merasa benar sendiri seakan-akan tidak pernah salah. Padahal banyak info yang bersliweran tentang kelakuan negatif dari oknum-oknum KPU. Diantaranya ada yang terkooptasi dengan Kepala Daerah, Partai Politik tertentu dan caleg tertentu yang bersifat traksaksional dan perbuatan manipulatif. Contoh kecil ada seorang petinggi KPU yang diberikan sanksi oleh DKPP karena terindikasi kuat ikut bermain proses PAW salah satu Partai yang akam melaksanan PAW, dan oknum KPU Daerah yang terpaksa diberi tindakan administratif sampai pemberhentian. Maka dari itu banyak pihak berpandangan bahwa pemilu 2019 penuh tantangan, problem, sangat rumit, sengit, banyak pelanggaran, kecurangan, manipulatif, serta money politics.

Bangsa ini hampir terbelah. Situasinya cukup mencekam belum lagi ratusan orang anggota KPPS meninggal dunia demikian juga beberapa anggota Polri gugur dalam tugas. Setelah kejadian itu, bagaimana pertanggungjawaban KPU atas korban jiwa dan bagaimana pertanggungjawaban moral KPU atas Caleg dan Partai Politik yang dirugikan? hendaknya, di masa mendatang hal seperti itu tidak terjadi lagi. olehnya, perlu diantisipasi agar tidak terjadi lagi kecurangan maupun jatuhnya korban jiwa.

Sarah Birch (Kings College London University of London ) menyebut terdapat tiga bentuk malpraktik Pemilu, yakni manipulasi aturan, manipulasi pembentukan dan ekspresi preferensi suara, dan terahir manipulasi proses pemilihan.

Memang penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dianggap paling kompleks didunia. Diperkirakan jumlah penyelenggaranya ada 5.000.000 orang, tersebar di 17.000 lebih pulau dengan jumlah pemilih ada 184 juta orang, caleg DPR RI 7.968 orang, ada 80 dapil. belum lagi 130 tempat perwakilan Luar Negeri.

Perhitungan suara di TPS makan waktu 12 sd 50 jam serta rekapitulasi berjenjang sampai ketingkat pusat. Dalam situasi seperti itu , Partai peserta Pemilu yang tidak punya saksi di TPS hampir pasti suara nya bisa disulap dan berpindah ke caleg atau partai lain. Lantas, bagaimana sikap KPU dan Bawaslu dalam pengawasan dan perlindungan kepada Caleg dan peserta pemilu yang tidak memiliki saksi di lapangan? Bagi caleg dan partai perompak tidak mengenal kamus “vox poppuli vox dei” (suara rakyat adalah suara tuhan). Bagi mereka cara curang adalah hal yang biasa. Dosa dikesampingkan dulu!

*DEFISIT DEMOKRASI*

Dalam situasi penyelenggaraan pemilu seperti itu kualitas demokrasi menjadi taruhan atau bahkan dapat disebut gagal bila pendekatannya Demokrasi procedural, bukan substansi. Akibat penyelenggaraan pemilu seperti itu dapat melahirkan anggota legislative korup, busuk, dan tidak amanah. Hal ini juga dapat menjadi masalah jika KPU tidak mengimplememtasikan Demokrasi dengan baik. Bisa saja sebagian anggota legislative adalah oknum pembajak demokrasi, akibatnya kita mengalami defisit demokrasi.

Meskipun pada suatu kesempatan Burhanuddin Muhctadi mengatakan, Indonesia adalah satu- satunya negara demokrasi muslim yang selevel dengan negara negara demokrasi yang sudah maju.

Mungkin pendapat Burhanudin Muchtadi itu benar, akan tetapi demokrasi juga dapat melahirkan rezim jahat dan otoriter, contoh Australia meminggirkan bangsa Aborigin dan USA sebagai kampium demokrasi melakukan diskriminasi terhadap suku Indian penduduk asli Amerika Serikat.

Dalam kontek demokrasi politik, sudah waktunya berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi sebab dalam praktek ekonomi Indonesia ekonomi Negara kita masih tertinggal, masyarakat WNI asli merasa belum mendapat kesempatan terbaik, bila dibandingkan dengan pengusaha keturunan. Disini persoalan krusial yang harus dipahami oleh pemerintah. Bila pemerintah abai dan tidak memberi peluang kepada WNI asli, maka bisa menimbulkan disintregrasi bangsa.

Demikian pencerahan hari ini, semoga menjadi perhatian stockholder, terima kasih !!!

News Feed