oleh

KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

-Nasional-210 views

 

Jakarta – koranprogresif.co.id – Dengan mencermati perkembangan kontemporer ketatanegaraan saat ini, yang berkaitan dengan perdebatan hukum dan politik yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, maka secara keilmuan hukum tata negara,ada beberapa hal yang dapat sy kemukakan sebagai berikut:
1. Tindakan hukum pemindahan ibu kota negara oleh presiden Jokowi ke pulau kalimantan timur adalah suatu kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan republik indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern:
2. secara historis,penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961:
3. Bahwa dalam konsideransnya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebgai Ibukota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin:
4. Bahwa landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presidena soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara republic Indonesia dengan nama Jakarta:
5. Bahwa pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1964 tertera bahwa penegasan ini deperlukan mengingat Jakarata telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang karena merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideology pancasila ke seluruh dunia:
6. Bahwa Pada tahun 1990, Presidan Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengundangkan UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta:
7. Bahwa Dalam konsiderans desebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia:
8. Bahwa Saat saat reformasi tahun 1998, Presidan Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibukota Negara:
9. Demikian pula ketika era Presidan Susilo Bambang Yudhoyono lahir UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
10. Bahwa dari sisi ilmu hukum tata negara, perubahan Ibukota ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Jakarta,sebab secara teoritik, tergantung pilihan politik hukum dari para pembentuk Undang-Undang, artinya Bisa saja tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas Ibukota Batavia atau karena jakarta merupakan bekas ibu kota negara,atau alasan-alasan khusus lainya yang secara faktual dapat diterima sebagai “legal reasoning” bahwa Jakarta diberikan status khusus oleh undang-undang,dan secara hukum tata negara dapat diterima, jadi itu tergantung politik hukum pembentuk undang2;
12. Bahwa argumen hukum itu dapat merujuk pasal 18B ayat (1) UUD NRI Th 1945 dimana “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau besifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, sehingga selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan Pemerintahan daerah:
13. Bahwa hal tersebut dapat dibandingkan dengan keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya, sehingga secara teoritik sy berpendapat bahwa Jakarta layak tetap menyandang status khusus atau istimewa sebagai bekas Ibukota Negara nantinya:
14. Bahwa dalam konstitusi, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung tentang Ibukota Negara, hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara” kemudian, ketentuan Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan bahwa “ BPK berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, kemudian Ketentuan senada ditemukan dalam beberapa undang-Undang, yang mengharuskan lembaga tertentu berkedudukan di Ibukota Negara:
15. Bahwa sejarah ketatanegaraan sepanjang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara dlm perjalanan bangsa ini setidaknya pernah beberapa kali ibu kota negara dipindahkan,bwalaupun secara konstitusional harus dibaca dalam kerangka serta konteks darurat negara, yaitu pertama perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogjakarta ketika terjadi agresi Militer I Belanda pada 29 september 1945, artinya berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan RI,dan pada tgl 2 januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir ke jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogjakarta, sehingga pada tgl 4 januari 1946 Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogjakarta untuk pertama kalinya dan alasan yang paling mendasar pada saat itu adalah karena jakarta telah jatuh ketangan belanda, maka Yogjakarta dinilai yang paling siap dari sisi ekonomi, politik dan keamanan:
16. Bahwa setelah itu terjadi agresi militer belanda II pada 29 desember 1948, yang mengakibatkan jatuhnya Yogjakarta sebagai ibu kota NKRI ketangan belanda dan pemimpin RI tertinggi yaitu soekarno-hatta, namun Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di bukit tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat,dan pada tanggal 22 desember 1948, Syarifudin Parwiranegara mengumumkan bedirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat;
17. Bahwa secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”dan berdasarkan ketentuan pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan “Negara kesatuan republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, dengan demikian presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan pemindahan ibu kota negara RI,yang selanjutnya akan dibahas secara operasional dalam bentuk pengajuan RUU terkait pemindahan itu beserta segala akibat hukumnya, serta dilakukan penyelarasan serta perubahan atas berbagai perundang-undangan terkait bersama dengan DPR:
18. Bahwa konsekwensi secara teknis ketatanegaraan sekaitan dengan pemindahan ibu kota adalah seluruh lembaga lembaga negara utama yang merupakan organ konstitusional, semisal Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, KPU dll harus berada di ibu kota negara yang baru dan kemudian banyak sekali perubahan berbagai peraturan perundang-undangan,baik yang bersifat organik maupun sektoral yang harus diperbaharui, sepanjang yang berkaitan dengan status badan, lembaga yang berkaitan dengan ibu kota negara, tetapi itu adalah hal yang sifatnya teknis dan tidak berat untuk dikerjakan, itu yang merupakan implikasi teknis ketatanegaraan.

Oleh:
Dr. Fahri Bachmid, S.H, M.H (Pakar Hukum Tata Negara).

News Feed