oleh

Koalisi LSM Dukung Kejati Kalsel Tangani Perkara Dugaan KKN Pada PD BIM Kabupaten Banjar

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Cukup lama vakum sejak pemberlakuan PPKM di Kalimantan Selatan, Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali turun ke jalan seiring semakin terkendalinya pandemi.

Koalisi LSM antara lain, Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Perlemen (KPK-APP) Kalsel dan LSM Forum Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban Kalsel) kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan juga dukungan, Senin (27/9/2021) pagi.

Dalam orasinya, Ketua KPK-APP Kalsel, Aliansyah menyampaikan tuntutan agar Kejati Kalsel menelisik adanya dugaan jual beli jabatan di Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) sehingga diduga merugikan karir para ASN. “Hal ini dibuktikan banyak nya ASN yang diduga tidak cukup sarat untuk menjadi Plt di Pemkab HSU,” beber Aliansyah.

Mereka juga menuntut kejaksaan menelisik Anggaran Dana Desa (ADD) yang menurut aktivis antikorupsi itu ada dugaan bermasalah.

Selain demo, para aktivis itu juga menyampaikan dukungannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel yang sedang melakukan penyelidikan atau proses hukum adanya dugaan KKN di PD BIM perusahaan daerah milik Pemkab Banjar.

Ketua LSM Forpeban Kalsel, H. Din Jaya menyampaikan, terkait dengan OTT yang dilakukan Polda Kalsel terhadap PNS di RSUD Ulin, memang tidak terlalu besar nilainya, tapi ini mendorong bagi Kejaksaan untuk menelisik akan dugaan permasalahan yang lebih besar, ungkapnya.

Kasi Penkum Kejati Kalsel, Romadu Novelino Simanjuntak, SH yang menerima kedatangan para aktivis selain memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, menyatakan menampung aspirasi dan segera menyampaikan ke pimpinan. “Terima kasih kedatangan para aktivis yang sudah menyampaikan aspirasi kita akan segera sampaikan ke pimpinan sekaligus saya perkenalkan diri sebagai Kasi Penkum baru di Kejati Kalsel,” pungkasnya. (MN).

Berita Lainnya