oleh

KKB ’66: Eloknya Kita Berterima Kasih Kepada Presiden Jokowi

-TNI Polri-117 views

 

Jakarta – koranprogresif.co.id – Dengan balutan rasa keprihatinan yang dalam di tahun politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tanggal 17 April 2019 yang kian memanas ditengah adanya kegaduhan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang cenderung terbelah antara ancaman dan penolakan. Dimana disatu sisi adanya gesekan tergerusnya falsafah hidup bangsa Pancasila; Terabaikannya rujukan konstitusi negara UUD 1945; Rapuhnya makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika; dan Ancaman disintegrasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di satu sisi lainnya yang tetap keukeuh berpegang teguh terhadap Pancasila; UUD 1945; Bhinneka Tunggal Ika; dan NKRI karena dianggap sudah final dan harga mati.

Adalah Ketua Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar (Mabes) Laskar Merah Putih (LMP) dan Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) yang didampingi Sekretaris KKB ’66 Teddy Syamsuri, Ketua Umum Mabes LMP H Adek Erfil Manurung, SH dan Ketua bidang Kesehatan eSPeKaPe Arief Sedat dari markas YAKE (Yayasan Karya Enam-enam) di jalan Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jatinegara, Jakarta Timur, dengan tegas menyatakan bahwa kita sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, eloknya kita semua anak bangsa, mengingatkan kembali pada sejarah Indonesia merdeka untuk berkemajuan kita sebagai bangsa ke depannya.

“Apapun adanya beda versi terhadap perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dengan berkat rakhmat Allah telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 itu, bukanlah hasil gratis yang begitu saja diserahkan oleh penjajah. Melainkan sudah melalui perjuangan panjang bangsa ini yang tidak sedikit mengorbankan harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun dari para patriot bangsa baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang veteran,” ungkap Binsar Effendi.

“Jangan kita sekali-kali melupakan sejarah yang sarat pengorbanan itu oleh karena ada kepentingan dibalik ambisi untuk merebut kekuasaan dari kepemimpinan yang sah”, beber Binsar Effendi dalam keterangannya kepada pers hari Sabtu, 1 Desember 2018.

Kata Ketua KKB ’66 ini, sesungguhnya kita merdeka karena kita bertekad untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kita merdeka agar mengantarkan kita ke pintu gerbang yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan kita yang bebas dengan menyatakan kemerdekaannya.

Kiranya tiada satu bangsa dari suatu negara di dunia ini yang saat kemerdekaannya sudah memiliki bendera sendiri yang merupakan warisan nenek moyangnya; Pancasila sebagai dasar negara yang digali sejak 1 Juni 1945; UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Termasuk memiliki semboyan kebangsaan sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terinspirasi dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; dan dalam bingkai bentuk negara kita yang NKRI. Itulah empat pilar kebangsaan yang sudah menjadi konsensus kita bersama. Sehingga sangatlah benar dan tepat jika kita sebagai anak bangsa berkewajiban untuk terus mengawal, memelihara, menjaga dan mempertahankan sejarah Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan sikap final dan harga mati.

Jabatan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, adalah sistem kekuasaan negara yang kita anut sebagai sistem republik. Bukan kerajaan yang dikepalai seorang raja, bukan kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, dan bukan oleh sistem lain yang diluar dari sistem yang sudah kita anut sebagai konsensus kesepakatan bersama para pendiri Republik Indonesia ini.

Sekalipun selama 59 tahun merdeka (1945-2004), jabatan presiden dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan sebagai penjelmaan rakyat. Dan sudah 14 tahun menjalani era reformasi yang sudah berusia 20 tahun saat ini, dimana jabatan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan keterpilihannya dalam pilpres yang ditetapkan berlaku langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil (luber jurdil), dengan ketentuan satu orang satu suara, atau one man one vote. Adalah menjadi konsekuensi logis dari ketetapan amandemen pertama UUD 1945 tahun 2001, untuk kita semua yang punya hak pilih untuk mematuhinya.

Rakyat yang sudah memilih langsung presidennya, adalah partisipasi politik setiap warga negara yang punya hak pilih itu, patutlah dihargai dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan proses demokrasi yang dikehendaki bersama ini.

Nama Joko Widodo (Jokowi) yang asal anak desa kelahiran Solo, terpilih sebagai presiden dalam Pilpres tahun 2014 lalu, adalah presiden yang sah dan sesuai ketentuan konstitusi negara.

Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sudah melewati 4 tahun dan tersisa kurang 1 tahun lagi untuk mengakhiri masa bakti periode 2014-2019 dan mencalonkan kembali untuk periode keduanya sesuai ketentuan konstitusi untuk periode 2019-2024.

Menurut Ketua KKB ’66 Binsar Effendi, eloknya kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas capaian dan keberhasilannya karena sikap ketegasan dan keberanian untuk memutuskan suatu kebijakan yang menjadi hak prerogatifnya.

“Kami di KKB ’66 telah mencatat 4 capaian keberhasilan atas sikap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi yang sebenarnya diluar dari dugaan kami,” ujar Binsar Effendi seraya mengakui jika rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi terlahir dari lubuk hati yang dalam, kejujuran, keterbukaan, dan pada konteks realita yang sebenarnya terjadi.

“Kami di KKB ’66 memilih menyampaikan ekspresinya cukup dengan mengirimkan keterangan pers ini, tidak perlu menyampaikan melalui aksi dengan turun ke jalan berdemo di depan Istana Merdeka Jakarta. Semoga saja keterangan pers KKB ’66 ini bisa dimuat oleh sahabat insan pers, agar publik bisa membaca dan bersama-sama kami bisa sehati untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Menurut Ketua KKB ’66 ini, capaian keberhasilannya Presiden Jokowi dimaksud adalah akibat dari sikap tegas dan beraninya memutuskan suatu kebijakan tanpa takut adanya tekanan.

Dan capaian keberhasilan itu dan paling mendasar, nampaknya terjadi di era Presiden Jokowi atau tidak pernah terjadi dan atau dilakukan oleh beberapa presiden yang sebelumnya.

Adapun capaian keberhasilan Presiden Jokowi yang bisa dicatat oleh KKB ’66 adalah:

Pertama, sekalipun suara eSPeKaPe pada tahun 2006 dan 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa sudah menuntut dibubarkan Pertamina Energy Trading Limited ,(Petral) karena oleh pensiunan Pertamina diduga sarat Mafia Migas (minyak dan gas bumi). Baru di era Presiden Jokowi, reputasi Petral yang sejak dulu lekat dengan persepsi negatif, melalui Menteri ESDM bersama Menteri BUMN pada 13 Mei 2015, dinyatakan Petral dibubarkan.

Dengan dibubarkannya Petral, PT Pertamina (Persero) sebagai Induk usaha Petral bisa menghemat senilai Rp. 250 milyar perharinya.

Kedua, sekalipun China menuntut Indonesia agar membatalkan penamaan Laut Natuna Utara yang menggantikan nama bagian dari wilayah Laut China Selatan dan yang di klem China sebagai zona penangkapan ikan tradisional kapal-kapal ikan China, tapi oleh Presiden Jokowi tak mau menggubrisnya.

Langkah Indonesia dilakukan setelah pengadilan arbitrase internasional di Den Haag Belanda pada 2006 memutuskan tidak ada dasar hukum atas klem China dalam perselisihan Laut China Selatan dengan Filipina, karena tidak ada historis untuk China mengklem perairan yang kaya sumber daya alam (SDA) itu.

Pada bulan Juli 2017 adalah Menko Maritim menyatakan bahwa, perairan utara Kepulauan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama Laut Natuna Utara itu kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), khususnya ke Organisasi Hidrografik Internasional.

Pada 14 Juli 2017 pihak Kemenko Maritim secara resmi mengeluarkan peta RI yang baru dan tercantum nama Laut Natuna Utara di wilayah ZEE Indonesia tersebut, yang sejak Oktober 2016 peta baru tersebut ditandatangani oleh 21 menteri dan badan negara, serta ditegaskan jika Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan negara-negara yang mengakui kedaulatan wilayah perairannya tanpa mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

Presiden Jokowi memang mengambil langkah cepat dengan penamaan Laut Natuna Utara melalui Menko Maritim, dan China pada akhirnya mengakui bahwa Kepulauan Natuna beserta ZEE-nya adalah milik Indonesia.

Ketiga, perebutan saham Freeport yang berhasil mencapai kesepakatan untuk Indonesia menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), dari kepemilikan sebelumnya yang 9 persen. Sejak Kontrak Karya (KK) pertama di tahun 1967 atau semasa Presiden Soeharto berkuasa hingga masa kekuasaan Presiden SBY, kepemilikan Indonesia atas PTFI tidak pernah mayoritas.

Presiden Jokowi mengumumkan titik terang Indonesia bakal menguasai Freeport pada 12 Juli 2018 setelah 3,5 tahun proses negosiasi berjalan sangat alot, sampai terjadi kesepakatan awal pengambilalihan saham PTFI diwujudkan melalui penandatangan Head of Agreement (HoA) yang menjadi tanda proses divestasi saham PTFI dimulai.

Presiden Jokowi pada 30 November kemarin, meminta jajaran menteri terkait agar secara tahapan proses divestasi bisa diselesaikan dan sudah harus final sebelum akhir 2018, untuk mengembalikan perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat (AS) ke pangkuan ibu pertiwi.

Keempat, di eranya Presiden Jokowi terlahir putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Jaksa Agung (Jagung) dalam kasus eksekusi Yayasan Supersemar dalam perkara aset senilai lebih dari Rp. 4,4 trilyun yang diselewengkan sejak 1978.

Amar putusan MA pada 31 Oktober 2018 dan diketok palu oleh Ketua Majelis, namun Yayasan Supersemar baru membayar senilai Rp. 241,8 milyar, sehingga jauh dari kekurangannya.

Kemudian dengan biaya Rp. 2,5 milyar yang disetujui oleh Komisi III DPR, Kejagung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap mengeksekusi aset Yayasan Supersemar yang dari putusan MA harus membayar senilai Rp. 4,4 trilyun itu.

Dari keempat catatan KKB ’66 tersebut tentang capaian keberhasilan Presiden Jokowi, menjadi bisa ditarik kesimpulan bahwa demi keuangan negara ditengah adanya tekanan mereka yang diduga para Mafia Migas, tetap mata rantainya harus diputus dengan keberanian Presiden Jokowi membubarkan Petral.

Demi kedaulatan wilayah yurisdiksi perairan NKRI berdasarkan UNCLOS 1982, biar adanya protes China terhadap penamaan Laut Natuna Utara, oleh Presiden Jokowi tetap saja diputuskan.

Demi kembalinya kekayaan tambang Freeport asal AS ke pangkuan ibu pertiwi biar alot saat bernegosiasi, Presiden Jokowi tetap minta divestasi 51 persen saham di PTPI dan pengambilalihan harus diselesaikan akhir tahun 2018.

Demi pengembalian keuangan negara yang diduga diselewengkan oleh Yayasan Supersemar sejak 1978 senilai Rp. 4,4 trilyun, justru baru di era Presiden Jokowi sudah siap dieksekusi oleh PN Jakarta Selatan.

Pertanyaannya, siapa yang membantah akan capaian keberhasilan Presiden Jokowi yang bersikap tegas dan berani itu? Padahal Presiden Jokowi asalnya anak desa. Jokowi bukan keturunan darah biru, bukan keluarga jenderal, dan juga bukan dari kalangan elit politik nasional.

Tampilannya sederhana, keluarganya juga hidup sederhana.

Anak-anaknya juga tidak ada yang manja malah sebaliknya berusaha kuat untuk mandiri dengan membuka usaha martabak dan pisang goreng, tanpa perlu adanya sentuhan ayahnya yang presiden.

“Maka capaian keberhasilan yang sudah dan akan diselesaikan, patut bagi kami di KKB ’66 menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi,” pungkas Ketua KKB ’66 Binsar Effendi menyudahi keterangannya kepada pers. (Red).

News Feed