oleh

Kivlan Zein Gugat Wiranto di PN Jaktim

-Hukrim, Nasional-166 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Kivlan Zein melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan kepada Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa tahun 1998. Gugatan itu terdaftar di PN Jakarta Timur dengan nomor 354.Pdt G/2019/PN. Jkt. Tim.

Pada sidang perdana yang dipimpin oleh hakim ketua, Antonius Simbolon, para kedua belah pihak diarahkan untuk menempuh jalur mediasi. Dan sidang selanjutnya ditetapkan setelah hasil dari mediasi tersebut.

Usai persidangan, kuasa hukum Wiranto yang sekarang menjabat Menko Polhukam, Adi Warman menjelaskan kepada para wartawan bahwa, gugatan yang diajukan kivlan Zein janggal.

“Gugatan yang dilakukan oleh saudara Kivlan Zein penuh dengan kejanggalan. Kejanggalan pertama adalah gugatannya langsung ditanda tangani oleh bersangkutan (Kivlan Zein), padahal yang bersangkutan sedang ada dalam tahanan,” kata Adi Warman.

Masih kata Adi Warman, Kivlan Zein disini selaku penggugat seharusnya hadir dalam persidangan serta memberikan surat kuasa kepada pengacaranya. Namun, Kivlan tidak bisa hadir dan diwakili oleh pengacaranya di PN Jaktim, Kamis (15/8).

Selain itu, Adi Warman juga mempertanyakan alasan kenapa PN Jaktim menerima gugatan Kivlan Zein, karena menurut Adi, gugatan ini selayaknya di Pengadilan Militer.

“Kedua kami pertanyakan kewenangan PN Jaktim menerima gugatan itu, karena kewenangan gugatan itu semestinya kewenangan Pengadilan Niliter sebagaimana diatur dalam pasal 133 dan 134 HIR,” katanya.

Selain itu, Adi juga menyatakan akan mengajukan nota keberatan (Eksepsi).

“Ini kompetensi absolut, tentunya eksepsi nanti akan kami ajukan, dalam eksepsi kami nanti juga akan mengajukan eksepsi error in persona, eksepsi yang namanya obsure libel,” tegasnya.

Untuk informasi, gugatan ini bermula pada tahun 1998 ketika Wiranto, saat itu menjabat Panglima ABRI, memerintahkan Kivlan Zein yang mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) membentuk pasukan sipil. Fungsinya untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR 10-13 November 1998. Sebagai biaya, mengumpulkan 30 ribu orang sipil dipersenjatai guna menjaga sidang tersebut.

Pam Swakarsa adalah nama gabungan organisasi masyarakat yang dipersenjatai, fungsinya untuk menghalau demontrasi mahasiswa dan aktivis yang menolak pelaksanaan sidang istemewa MPR 10-13 November 1998. Huru-hara 98 itu mengakibatkan tragedi semanggi yang memakan korban tewas 17 orang, serta pelanggaran HAM lainnya. (Rd).

News Feed