Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau Apresiasi Dilantiknya Penjabat Gubernur dari Birokrat Murni

Jakarta – koranprogresif.co.id – Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau berharap, masyarakat Sorong Raya memberikan dukungan penuh Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya minta semua mendukung jangan ada persepsi yang lain tetapi beliau tetap didukung untuk melaksanakan tugas selama satu tahun. kehadiran Pj Gubernur ini membawa perubahan meletakkan dasar pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Lambertus, Jum’at (9/12/2022).

Lambert menyebutkan, Pj Gubernur Papua Barat Daya merupakan sosok birokrat murni. “Saya pasti bangga dan kagum karena dia (red,Pj Gubernur) ada di sini dan saya sudah mengikuti jenjang karir beliau pernah jadi Kepala Bappeda di Provinsi Papua, sehingga beliau punya pengalaman di bidang pemerintahan yang matang jadi tidak perlu diragukan dan kita harus memberikan dukungan do’a,” kata Lambertus.

Muhammad Musa’ad akan menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya terhitung sejak pelantikan, Jum’at (9/12/2022) dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Pj Gubernur daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat akan memimpin wilayah meliputi 6 Kabupaten dan 1 kota yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dilantik Mendagri Tito Karnavian seusai peresmian provinsi ke-38 tersebut.

“Penentuan penjabatnya sudah melalui proses sesuai aturan mekanisme usulan dan tim penilai akhir yang langsung dipimpin bapak presiden,” kata Mendagri, Tito Karnavian di Jakarta, Jum’at.

“Pejabat Gubernur Bapak Muhammad Musa’ad kami minta amanah yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa serta kepercayaan pimpinan negara bapak presiden agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta setulus-tulusnya,” kata dia.

Hal itu tentunya, menurut Mendagri, Tito Karnavian sebagai upaya dan semangat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

“Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan di sana, merangkul semua pihak terutama forkopimda, semua tokoh-tokoh baik tokoh formal, maupun informal, rekan-rekan bupati, wali kota, DPRD, termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan,” pesan Mendagri.

Mendagri berharap Muhammad Musa’ad setelah pelantikan bergerak cepat untuk menentukan para pejabat di bawahnya, mulai dari sekda, kepala dinas dan pejabat lainnya, terutama BPKAD.

“Sudah ada tim dari Kementerian yang bergerak untuk mempersiapkan (penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya), bekerja sama dengan para kepala daerah, wali kota dan para bupati yang tercakup dalam Papua Barat Daya,” ujarnya.

Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr Muhammad Musa’ad mengawali karir ASN sebagai dosen Uncen Jayapura serta menjadi tim penyusun UU No 21 tahun 2001 yang kini direvisi UU No 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam karir jabatan, Muhammad Musa’ad pernah menjabat Deputi Kemenpora, Kepala Bappeda Papua dan Asisten Sekda Papua Bidang perekonomian dan Kesra.

Sedangkan karir di lembaga organisasi kemasyarakatan,  Muhammad Musa’ad menjabat Ketua ICMI orwil Papua, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Papua serta Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua. (Jhon S).

Berita Lainnya