oleh

Kepsek SMKN 1 Puruk Cahu : Jangan Salah Menilai

Puruk Cahu – koranprogresif.co.id – Sempat menjadi isu bernada sumbang, terkait adanya pungutan kepada siswa SMK-N 1 Puruk Cahu yang dilakukan oleh Sekolah tersebut melalui panitia pelaksananya.

Pungutan tersebut berlangsung juga di masa pandemi Covid-19 dimana semua kegiatan masyarakat, tidak terkecuali aktifitas belajar mengajar juga turut menjadi sasaran atau objek PSPB.

Sementara itu, SMK-N 1 Puruk Cahu masih tetap laksanakan pungutan kepada siswa belajarnya sebesar 480 ribu / siswa, meskipun kegiatan belajar mengajar masih belum dapat dilaksanakan secara tatap muka.

Hal ini cukup mengundang opini miring dari sebagian orang tua murid yang mungkin merasa terbebani dengan pungutan sekolah ini, terlebih dimasa pandemi Covid-19.

EDI PURNOMO, SP, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Puruk Cahu didampingi oleh Ibu Tris dan Suta, selaku bendahara ketika di temui di ruang kerjanya, Rabu (14/7) oleh koranprogresif.co.id mengkonfirmasikan terkait dengan pungutan tersebut berikut dengan tujuan dan penggunaanya meskipun dimasa pandemi saat ini.

“Untuk lebih jelasnya pak, nanti akan kita panggilkan pihak panitia,” ujar Kepsek mengawali keteranganya.

Sebenarnya ini bukan “pungutan”, sambungnya seraya menyanggah kata pungutan, tetapi biaya Penyelenggara Pendidikan, sebab menurut sudut pandang Kepsek SMK Negeri Puruk Cahu, kata “Pungutan” tidaklah tepat, untuk Biaya Penyelenggara Pendidikan atau BPP ini, kami mengacu kepada Surat Edaran Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Tengah yang hingga sampai saat ini masih belum ada pencabutan atau revisi, ungkap Edi Purnomo, SP.

Lebih lanjut EDI terangkan, atas realisasi penggunaan dana yang terpakai, sudah dilakukan audit oleh Insfektorat Propinsi dan juga pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Propinsi terang EDI dengan optimis.

Tidak hanya itu saja, sambung Edi lagi, sebelumnya juga kami sudah mendapat persetujuan dari Komite sekolah. Jiika untuk lebih jelas lagi, akan saya panggilkan juga dari pihak bendahara kepanitian yang melaksanakan.

Tidak berselang lama setelah itu, I u Trisniati dan Ibu Suta Triane, selaku Bendahara Penerina Iuran Biaya Penyelenggara Pendidikan atau BPP memenuhi panggilan Pimpinanya untuk turut serta memberikan penjelasan seputar isu tentang pungutan sekolah kepada para siswa tersebut.

Dalam keteranganya, Ibu Trisniati, selaku Bendahara Penerima Iuran Biaya Penyelengara Pendidikan atau BPP memberikan keterangan seputar realisasi penggunaan dari kumpulan Dana yang dipungut tersebut kepada koranrogresif.co.id, dengan cukup ramah bahwa atas penggunaan dana dari Iuran BPP ini sudah berlangsung sejak tahun dua tahun ajaran yang lalu, ungkap Ibu Tris.

Disitu ada tertera sebesar 480/per siswa iuran BPP ini tidak serta-mertanya bagi semua siswa untuk bisa memenuhinya. Menurut Ibu Trisniati, kami punya jurnal yang mencatat realisasi pungutan Iuran BPP tersebut sesuai dengan kemampuan finansial siswa juga pak pungkas Ibu Trisniati seraya ijin meninggalkan ruangan untuk mengambil jurnal yang dimaksudkan olehnya.

Sementara itu rekan Ibu Trisniati yakni Ibu Sita Triane turut memperjelas atas keterangan rekanya sebelumnya. “Sebenarnya Pak seperti di tahun sebelumnya, bagi seluruh siswa ada yang tidak mampu untuk melunasi iuran BPP ini, kami tidak pernah mempersoalkannya, sebab pelunasan Iuran BPP ini lebih dititik beratkan kepada kemampuan finansial siswa saja Pak,” terang Ibu Suta Triane.

Sementara itu Ibu Trisniati kembali memasuki ruang kerja Kepsek, seraya melanjutkan keterangan sebelumnya, menurut Ibu Trisniati, berdasarkan dari jurnal realisasi pungutan Iuran Biaya Penyelenggara Pendidikan di tahun ajaran sebelumnya (TA.2019-2020 – 2020 – 2021) tercatat hasil realisasi penerimaan Iuran BPP dengan hasil penerimaan yang minim, yang artinya pada waktu itu realisasi iuran tidak mencapai secara keseluruhan siswa yang mampu untuk menunaikanya, papar Ibu Tris seraya dengan nada memaklumi kondisi tersebut.

Lebih lanjut Ibu Tris kembali paparkan, pungutan iuran BPP ini sipatnya tidak selalu mutlak, seperti contohnya ada orang tua siswa yang pernah menanyakan besaran pungutan iuran BPP ini, langsung kami jelaskan bahwa misalkan di dalam total iuran BPP itu sebesar 480 tetapi siswa mampu misalkan dalam per triwulan hanya mampu seberapa saja hal tersebut bukan menjadi persoalan, sebab kami sudah memberikan batasan ruang sesuai kemampuan.

Menurut Ibu Tris lagi, orang tua siswa setelah mendengar penjelasan tersebut cukup merasa lega, sebab menurutnya, terkadang penyampaian siswa kepada orang tuanya tidak disertai dengan penjelasan yang konkrit, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman.

Lebih jauh lagi masing-masing saling menimpali memberikan keterangan bahwa, juga kumpulan realisasi iuran BPP untuk banyak hal yang sipatnya untuk kepentingan siswa dan sekolah pada umunya di ranah SMK Negeri Puruk Cahu ini.

Seperti yang kembali di ungkapkan oleh Edi Purnomo, selaku Kepsek bahwa, dana tersebut juga digunakan untuk membantu kepentingan anak didik atau siswa yang benar-benar tidak mampu. Seperti contoh halnya ada siswa yang tidak mampu untuk membeli pakaian sekolah seperti baju batik, pakaian olah raga maka kami ambil kebijakan untuk membantu siswa tersebut dari pos anggaran dana hasil Iuran Biaya Penyelenggara Pendidikan atau BPP ini,” pungkas Kepsek SMK Negeri Puruk Cahu ini.

Kami menyadari, sambung EDI lagi, jika tidak semua orang tua siswa atau murid kami mempunyai keadaan yang rata rata mampu, tapi hampir 70% siswa di SMK ini dari desa desa dan pelosok yang menyambung pendidikanya di sekolah kejuruan ini, tegas Edi .

Meskipun demikian, banyak hal lainya atas penggunaan dari kumpulan Iuran BPP ini, kami tetap mempunyai pembukuan secara konkrit atas penggunaan anggaran dari kumpulan BPP sebagai bahan pertanggungjawaban kami secara administrasi, sebab bilamana adanya pemeriksaan atau audit dari inspektorat kami dapat sajikan pembukuan, yang dapat kami pertanggungjawabkan, tegas Kepsek SMK Negeri Puruk Cahu yang cukup ramah dan bersimpati saat menerima kedatangan media saat itu.

Hanya satu lagi, tambah Edi, menyangkut rekening yang sebelumnya masih belum kami buat, namun kedepannya ini rekening tersebebut sudah kami buatkan.

Diujung konfirmasi saat itu, pihaknya juga berharap, agar permasalahan kesimpang siuran informasi atas tujuan dan penggunaan dari hasil realisasi Iuran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan atau BPP ini. “Jangan Salah Menilai,” pungkas Pucuk Pimpinan satu satunya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Puruk Cahu di Puruk Cahu ini dengan nada yang cukup menyesali jika adanya isyu yang miring tersebut. (Alb- Progresif).

News Feed