oleh

Keppres Pemberhentian Sudah Diterbitkan, Hanura Minta DPR Segera Lantik Anggota Baru

-Politik-118 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Sesuai keputusan KPU No: 1129/PL.01.4-Kpt/08/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019, dimana terdapat beberapa anggota Fraksi Hanura yang pindah partai, maka status keanggotaannya sudah gugur demi hukum. Untuk itu, DPP Partai Hanura sudah memberhentikan keanggotaan kadernya yang sudah pindah partai dan mengajukan penggantian antarwaktu (PAW).

PAW memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Kewenangan PAW diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Demikian pernyataan Djafar Badjeber selaku Direktur Eksekutif DPP Partai Hanura kepada wartawan, Sabtu sore (2/11/2018).

“KPU dan DPR harus segera memproses dan mengagendakan pelantikan anggota baru karena sudah tidak ada celah hukum untuk tidak melantiknya, apalagi sudah dikeluarkannya Keppres No 311/2018 yang mengesahkan peresmian pemberhentian 9 anggota DPR RI dari Partai Hanura,” kata Djafar Badjeber.

Djafar mengungkapkan, pemberhentian anggota DPR dari Fraksi Hanura ini sudah diresmikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019 sebagai berikut: Frans Agung Mula Putra diganti Ir. Tulus, Dadang Rusdiana diganti Dr. Erislan, Sarifuddin Sudding diganti Tetty K, Rufinus Hotmaulana Hutauruk diganti Erik Ritonga, Dossy Iskandar Prasetyo diganti Ir. Tulus, Nurdin Tampubolon diganti Jalaluddin, SH, begitu juga Fauzin H. Amro, Muhtar Tompo & Arief S Suditomo diganti.

Setelah pemberhentian dari keanggotaan dari Partai Hanura dan dikuatkan melalui Keppres Nomor 311/2018, maka sudah tidak ada alasan Pimpinan DPR untuk tidak segera melantik anggota dewan baru dari Hanura.

“Dengan dilantiknya anggota baru, maka tidak ada lagi kekosongan anggota legislatif dari Hanura, sehingga kami dapat melanjutkan kerja-kerja politik pada alat kelengkapan dewan yang akan mendukung kinerja tugas pokok dan fungsi DPR,” ujar Djafar.

Djafar juga menyinggung proses PAW dari partai lain untuk kasus yang sama ini relatif cepat pelantikannya, sedangkan Hanura sampai sekarang masih belum dilantik. “Kenapa diskriminatif?,” tanya Djafar keheranan.

Setelah sekian lama bersabar, Djafar berharap segera dilantik anggota baru dari Hanura pada sidang paripurna tanggal 21 Nopember 2018 mendatang.

“Pengganti ini sudah memenuhi azas legalitas berdasarkan aturan perundang-undangan, dimana dari 9 anggota yang di PAW, 8 sudah pindah partai dan 1 anggota karena tindakan sanksi administratif,” ungkapnya. (Red).

News Feed