oleh

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Telah Membentuk Tim Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara

-Nusantara-268 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Menindaklanjuti surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 tentang pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara, maka Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, H. Ponco Hartanto, S.H, M.H membentuk tim untuk optimalisasi pemberantasan mafia Pelabuhan dan Bandar Udara di wilayah Kalimantan Selatan dengan dasar penerbitan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan No. KEP – 01/ O.3/Fs.2/01/2022 tentang pembentukan tim pemberantas mafia Pelabuhan dan mafia Bandar Udara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Januari 2022.

Tim pemberantas mafia pelabuhan dan mafia bandar udara pada Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Selatan diketuai oleh Bapak Dwianto Prihartono, S.H., M.H, selaku Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang beranggotakan 2 orang personil Jaksa dari Bidang Tindak Pidana Umum, 2 orang personil Jaksa dari Bidang Tindak Pidana Khusus, 3 orang personil Jaksa dari Bidang Intelijen dan 2 orang personil Jaksa dari Bidang Pidana Militer.

Bahwa pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menaruh harapan yang besar agar tim yang dibentuk dapat bekerja secara optimal dalam melakukan pencegahan serta penindakan apabila ditemukan adanya penyimpangan yang
melibatkan mafia pelabuhan dan bandar udara sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan meresahkan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Adapun tugas dari tim pemberantasan mafia Pelabuhan dan Bandar Udara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan antara lain: 1. Melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi pemberantasan mafia Pelabuhan dan bandar udara di Wilayah Kalimantan Selatan baik secara preventif maupun represif dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas melalui pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakkan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat. 2. Melakukan koordinasi kerja sama dengan Kementrian/Lembaga terkait dalam rangka penegakkan hukum, baik secara preventif maupun represif, termasuk kooordinasi untuk mendapatkan perlindungan dan/atau keamanan dalam pelaksanaan tugas. 3. Menyediakan sarana aduan (hotline) yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, guna melaporkan adanya praktik mafia pelabuhan dan bandar udara. 4. Melaporkan pelaksanaan pemberantasan mafia Pelabuhan dan Bandar Udara secara berjenjang kepada pimpinan, baik secara berkala maupun insidentil disertai evaluasi perkembangannya, kendala dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Tim pemberantas mafia Pelabuhan dan Bandar Udara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menjalankan tugasnya mengacu pada peraturan perundang-undangan dan naskah pengaturan di lingkungan Kejaksaan khususnya yang mengatur terkait dengan pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara. (MN).

Berita Lainnya