oleh

KEJAKSAAN TERIMA BARANG BUKTI YANG DISISIHKAN

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan keraguan dan kecurigaan di masyarakat terhadap institusi Kejaksaan terkait barang bukti yang bernilai ekonomi dan masih bisa dimanfaatkan oleh Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Acara dialog interaktif program “Jaksa Menyapa” di studio pro 1 RRI Banjarmasin, Rabu (24 April 2019) mengangkat Tema “Mekanisme dan Alur Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan”.

Sebagai Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarmasin, Taufik Satia Diputra, Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Harwanto dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejari Banjarmasin, Arri Hanugrah Dewanto Wokas.

Kajari Banjarmasin, Taufik Satia Diputra selesai acara kepada awak media membeberkan mengenai beberapa prihak barang bukti yakni barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang paling berhak Dirampas untuk kepentingan Negara dan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

“Terkait adanya dugaan masyarakat mengenai rekayasa barang bukti yang dimusnahkan yaitu ketidak sesuai kuantitasnya,” ujarnya.

Kajari Banjarmasin menerangkan bahwa, barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, didokumentasikan dan terutama barang bukti Narkoba sejak di Penyidikan di Kepolisian atau pada BNN sudah dilakukan pemusnahan lebih awal, sedangkan yang dikirim kepada Kejaksaan yaitu berita acara pemusnahan dan sedikit sisa dari barang bukti tersebut untuk jadi bukti banding di Pengadilan. Untuk dibuktikan bahwa benar ada barang bukti yang disisihkan dan juga sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, ungkapnya.

“Terhadap barang bukti yang telah disisihkan yang diterima oleh Kejaksaan setiap 6 bulan sekali akan dikumpulkan dan dimusnahkan juga di Kepolisian.

Sedangkan terhadap Barang Bukti yang dirampas untuk Negara dijual secara lelang dan uang hasil penjualan disetor ke kas Negara,” pungkasnya. (MN).

News Feed