oleh

Kejahatan Pengurus Pusat Kesatuan Pelaut Indonesia Akan Dikejar Oleh Anggotanya

-Hukrim-290 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Kongres Luar Biasa (KLB) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) pada 26-28 Desember 2017 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat, menghasilkan Mathias Tambing terpilih menjadi Presiden KPI, sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) merangkap Bendahara. Dan sekjen hasil KLB KPI terpilih I Dewa Nyoman Budiasa.

Paska KLB KPI, Presiden KPI Mathias disaksikan oleh Harry Dwicahyo dan Genta Sumarlan menyerahkan aset organisasi KPI baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada sekjen Budiasa.

Aset organisasi KPI yang diserahkan terimakan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) gedung di Jl. Cikini Raya No. 58AA/BB Jakarta Pusat. SHM gedung di Jl. Cikini Raya No. 60 QQ/RR/SS Jakarta Pusat. SHM tanah dan ruko di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara.

Selanjutnya SHM tanah seluas 3.300 m2 di Jakarta. SHM tanah seluas 50 hektar di Muara Gembong Bekasi. 8 unit mobil type minibus. Dan keuangan organisasi KPI di bank senilai Rp. 128 milyar.

Pengurus Pusat (PP) KPI hasil KLB 2017 yang ditolak Pelaut Senior dalam perkembangannya melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 26-28 Juli 2018 di Hotel Treva Menteng Jakarta Pusat. Rakernas KPI tersebut mengagendakan Kongres KPI pada tahun 2018 ini juga.

Namun agenda Kongres KPI terkendala hanya karena Sekjen Budiasa berseteru dengan Presiden KPI, Mathias perihal keuangan organisasi KPI yang harus diselesaikan oleh Mathias.

Berdasarkan hitungan penerimaan setoran kontribusi dari pihak perusahaan yang mempekerjakan pelaut anggota KPI di kapal-kapal asing melalui Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) dengan organisasi KPI, serta yang disyahkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menurut Budiasa seharusnya berjumlah Rp. 263 milyar, bukan Rp. 128 milyar.

Selisih Rp. 135 milyar yang belum diserahkan terimakan oleh Mathias kepada Budiasa yang membuat agenda Kongres KPI di tahun 2018 terkendala. Dan Budiasa terus mengupayakan agar selisihnya itu diserahkan ke organisasi KPI.

Kemelut keuangan organisasi KPI juga diperparah oleh penerimaan setoran bayaran pembuatan Kartu Identitas Pelaut atau Seafarers Identify Document (SID) yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla Kemenhub dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang ditangani oleh Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano yang mencapai Rp. 8 milyar lebih itu disebutkan oleh Presiden KPI Mathias tidak masuk kas organisasi KPI, sehingga menjadi tanggung jawab Wasekjen Sonny.

Kasus dugaan tidak setor kutipan pembuatan SID dan KTKLN ke kas organisasi KPI oleh Wasekjen Sonny nampaknya dilaporkan ke polisi. Tapi karena Sonny akan membongkar kejahatan pelapor terhadap organisasi KPI ke media massa, maka dugaan penyelewengan uang organisasi KPI oleh Sonny oleh pelapor dibatalkan.

Dikhawatirkan kasusnya Sonny akan diputihkan oleh Mathias seperti kasusnya Edison Hutasoit yang mantan salah satu ketua PP KPI periode 2004-2009. Dalam perkembangannya setelah rapat PP KPI menyepakati dan memutuskan pengembalian uang organisasi KPI yang diselewengkan Sonny dengan cara mencicil setiap bulannya Rp. 10 juta dan mulai dari awal bulan November besok. Maka nampak berbagai kejahatan yang dilakukan oleh PP KPI sekian lamanya sepertinya bisa diputihkan begitu saja.

Beberapa orang pelaut anggota KPI yang sekian lamanya gusar terhadap PP KPI yang telah menggunakan organisasi sebagai perusahaan seperti miliknya sendiri. Yang menjadi pengurus sejak Kongres VII KPI tahun 2009 yang dead lock tapi mereka sesuka-sukanya melenggang menjadi PP KPI periode berikutnya yang tidak ada pilihan dalam Kongres VII KPI karena dead lock.

Merasa tidak tahan lagi terhadap kejahatan PP KPI tersebut yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Dengan membentuk Tim Penyelamat Aset Milik Pelaut Anggota (TPAMPA) KPI dan atas adanya dukungan sekitar 2000 pelaut anggota dari yang bekerja di berbagai kapal-kapal asing, kejahatan yang diperbuat oleh OP KPI akan dikejar terus oleh pelaut anggotanya yang memegang kedaulatan penuh di organisasi KPI.

Atas adanya tekad luhur dari TPAMPA KPI, juru bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri menyambut baik, memberi apresiasi dan sekaligus mendukungnya secara penuh.

UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh jelas telah mengatur agar kekayaan pengurus harus dipisahkan dengan kekayaan organisasi serikat pekerja.

“Tapi pada konteks kasus selisih uang organisasi KPI sebesar Rp. 135 milyar serta kasus penerimaan uang pembuatan SID dan KTKLN senilai Rp. 8 milyar lebih yang tidak masuk kas organisasi KPI, adalah bukti adanya dugaan pelanggaran berat atas ketentuan UU Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut,” ujar Teddy.

Belum lagi imbuh jubir Pelaut Senior, jika aset yang tak bergerak seperti gedung atau bangunan dan tanah. Apa benar ada sertifikat hak milik yang sah? Contohnya tanah seluas 50 hektar di Muara Gembong Bekasi, di lapangan nampaknya sudah dikuasai oleh orang lain.

“Sehingga kejahatan PP KPI patut diduga ada oknum pejabat yang membackupnya. Realitanya baik aspirasi maupun tuntutan pelaut selama ini tidak pernah digubris, selalu saja terpatahkan,” ujarnya.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bukan lagi bertekad untuk membangun Indonesia centris, tapi juga bertekad untuk memutus mata rantai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Maka tekad luhur TPAMPA KPI menurut Teddy, sangat tepat dengan menyampaikan surat-suratnya ke berbagai pihak pemerintah yang berkompeten untuk menyelamatkan organisasi KPI.

“Kami do’akan semoga pejabat pemerintah yang berwenang segera mengusut tuntas kejahatan yang sekian lamanya terjadi di organisasi KPI, organisasi miliknya pelaut Indonesia ini,” pungkas Teddy. (Red).

News Feed