oleh

KAJI DRAF RUU SISDIKNAS, MUH ZEN PEMBINA PB. PGSI BERIKAN 2 CATATAN BAGI KEMENDIKBUDRISTEK DAN KOMISI X DPR RI

-Nasional-1,549 views

Semarang – koranprogresif.co.id- Bertempat di @Hom Hotel kawasan simpang lima Semarang, selama dua hari Tim Tuju PB. PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) yang terdiri dari para pakar pendidikan, dan Konsultan Pendidikan, serta Tenaga Ahli Departemen Litbang PB. PGSI melakukan kajian Draf Revisi RUU SISDIKNAS Kamis (31-Maret-2022) hingga Jum’at (1-April-2022).

Tim Tujuh terdiri dari: H. Muh.Zen, S.Ag, M.Si. (Ketua Dewan Pembina), Drs. Suparman, SH (Ketua Dewan Kehormatan), Dr.Muh. Fatah, M.Pd.I (Ketua Umum PB.PGSI), Junaedi, S.Ag, M.Si (Wakil 6 bidang Kerjasama antar lembaga), Suramin, S.Pd (Sekretaris-1), NG. Noor Salim, S.Pd.I (Fasilitator) serta Dr. Sumarni, M.Pd. (Departemen Litbang yg juga Konsultan Pendidikan) sebagai koordinator Tim Tujuh.

Ditengah- tengah Have Lunch di Santan Resto @Hom Hotel, Muh Zen menyampaikan bahwa, 20% Anggaran Pendidikan harus difokuskan untuk keperluan pendidikan formal dan informal, melalui Redefinisi Anggaran Pendidikan dalam Revisi RUU SISDIKNAS.

“Penggunaan 20% Anggaran pendidikan baik di APBN maupun APBD, harus sepenuhnya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan Formal & Informal, untuk itu mendesak dilakukan redefinisi Anggaran Pendidikan dalam Revisi RUU SISDIKNAS, karena selama ini terjadi multi tafsir sehingga berbagai Kementerian dan Lembaga Negara turut menggunakan 20 persen anggaran pendidikan,” ungkap Zen yang juga duduk di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Alasan fokus penggunaan 20% anggaran pendidikan untuk Pendidikan Formal dan Non Formal adalah:

1. Pendidikan adalah Urusan Wajib pelayanan dasar. Saat ini kondisinya masih jauh dari harapan.

Delapan Standard pendidikan belum ada satupun yang tercapai:
a. Sarpras pendidikan masih banyak yang belum layak, belum representatif dan belum adil merata terutama Sekolah dan Madrasah Swasta.
b. Kondisi Guru juga masih terjadi kesenjangan antara guru PNS dengan guru Negeri, baik mutu maupun kesejahteraan.
c. Kurikulum pendidikan juga masih bongkar pasang, apalagi di saat pandemi 2 tahun ini.

2. Hasil perankingan oleh PISA (Programme for Internasional Student Assessment), Indonesia kembali jeblok, mengalami penurunan bahkan jauh dibawah Vietnam.

3. Angka Anak Putus Sekolah (APS) masih tinggi. Wajib belajar 12 tahun belum tercapai, karena biaya pendidikan masih tinggi.

“Untuk itu, jajaran Dewan Pembina & Dewan Penasehat merekomendasikan agar Penggunaan 20% anggaran pendidikan difokuskan bagi dua kementerian yaitu Kemendikbudristek (kewenangan pengelolaan anggaran terdesentralisasi) dan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (kewenangan pengelolaan anggaran terpusat),” pungkas Zen.

*Kemendikbud Ristek harus terbuka dalam Revisi RUU SISDIKNAS*

Dalam Closing statement, Ketum PB.PGSI, Moh Fatah, meminta kepada Kemendikbudristek agar proses menyusun dan dan mengkaji REVISI RUU SISDIKNAS terbuka kepada publik.

“PB. PGSI yang memiliki ratusan ribu anggota tersebar di seluruh Indonesia, mendesak agar Kemendikbudristek terbuka dalam melakukan revisi UU SISDIKNAS,” terang Fatah.

Keterbukaan itu bisa diwujudkan dengan menggandeng organisasi profesi guru baik organisasi guru PNS ataupun Swasta dibawah Kemendikbudristek dan Kemenag.

“PB PGSI secara serius sudah melakukan kajian Revisi RUU SISDIKNAS dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga oleh Pengurus Besar berupa dua rumusan,” tambah Fatah. (Red).

Berita Lainnya