oleh

Kajati Kalsel Tanda Tanganani Kesepakatan Bersama Dengan Dua Balai

-Nasional-54 views

 

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – Bertempat di Aula Anjung Papadaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, pada Kamis (26/01/23) telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Dr. MUKRI, S.H, M.H dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Abdurahman, ST, MT dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan, T. Davis F Hamid, ST, MT

Acara dihadiri oleh para Asisten Kejati Kalsel, Koordinator, Kabag TU dan Kajari Banjarmasin serta para Ka Satker Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada Balai Wilayah
Sungai Kalimantan III dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, yang telah memberikan
kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan selatan untuk bekerja sama dalam penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dituangkan dalam perpanjangan kesepakatan bersama (MoU) ini. Kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk bekerjasama dalam penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Kalimantan Selatan, dimungkinkan terjadi permasalahan hukum dengan masyarakat, mitra bisnis atau stakeholder lainnya.

Untuk itu Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain, baik litigasi maupun non litigasi. Sedangkan jika terjadi sengketa antara Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD lainnya, maka Kejaksaaan dapat bertindak
sebagai Konsiliator, Mediator, atau Fasilitator.

Dr. Mukri, S.H, M.H berharap, agar perpanjangan kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga visi dan misi kita untuk bersama sama memajukan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dapat kita wujudkan dengan baik.

Usai acara, awak Media menyampaikan bahwa, Mou dengan Dua Balai kali ini membahas materi mengenai pendampingan dan pengamana proyek strategis yang nantinya akan dilaksanakan oleh kedua Balai ini. “Pada saat ini, kita baru melakukan koordinasi dan Insya Allah nanti bila realisasi kita akan dampingi sampai proyek tersebut selesai ” tuturnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai
Kalimantan III menyatakan dengan MOU yang telah dilakukan, pihaknya merasa sangat terbantu dalam berbagai hal dan mengharapkan kerjasama ini terus berlanjut.

Terkait akan dilaksanakannya proyek bendungan Riam Kiwa yang ditaksir akan menelan biaya triliunan, Dia berharap jika nanti terealisasi agar teman teman Kejaksaan Tinggi Kalsel selalu membantu, membimbing dalam menghadapi permasalahan .
Sedangkan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan menerangkan bahwa, karena kegiatan Balai Balai Prasarana Pemukiman langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga sangat membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan khususnya bidang Datun terkait proses Mediasi dan serah terima ke masyarakat, tentunya dalam pelaksanaan dari awal hingga akhir. (MN).

Berita Lainnya