oleh

JAM PIDSUS AMATI KESELURUHAN PERKARA PIDSUS DI KALSEL

-Hukrim-82 views

 

Kalsel – koranprogresif.co.id – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kejaksaan Agung RI Dr. M. Adi Toegarisman didampingi Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan pejabat esolon III Kejaksaan Agung RI beserta staf, melakukan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (8/11/2018).

Kunjungan Kerja dalam rangka supervisi pimpinan Kejasaan Agung terhadap perkara tindak pidana khusus seKalimantan Selatan Sekaligus melakukan konsilidasi penyidik pajak dan kepabeanan.

Di sela – sela acara rapat yang diadakan di Aula Kejati Kalsel, JAM PIDSUS didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ade Adhyaksa, Asisten Intelijen Kejati Kalsel, M Hidayat, Aspidsus, Munaji dan Kasi Penkum Kejati Kalsel, Mahkfujat kepada Awak Media menegaskan bahwa, dirinya akan melihat secara keseluruhan pemeriksaan perkara pidsus (Pidana Khusus) di Kalsel.

Terkait kasus yang baru ditangani oleh Kejaksaan Agung untuk Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kasus dugaan penyimpangn dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Tahun 2015 dan kasus kapal Sapu sungai, JAM PIDSUS menerangkan,
pemeriksan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kalsel Tahun 2015 yang kini ditelisik anak buahnya masih bersifat dalam penyelidikan, Karenanya sesuai SOP , lembaganya belum dapat memberikan keterangan secara terbuka. “Yang namanya penyelidikan,berarti kami sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, hasil masukan dan keterangan yang diperoleh dari berbagai pihak terkait nantinya, akan dievaluasi, dinilai serta dikroscek dengan surat laporan masyrakat yang masuk, apakah nantinya ada atau tidaknya pelanggran atau peristiwa tindakan korupsi.

Kemudian akan dilihat lagi dengan analisa mendalam apakah ada ditemukan bukti permulaan atau tidak. “Jadi ini saya katakan masih sangat tertutup,” katanya.

Disinggung, mengapa pemeriksaan atas dua kasus seperti KPU dan kapal sapu ini baru sekarang diangkat, padahal kasus tersebut sudah tergolong lama, dan sudah memperoleh rekomendasi audit legitimit oleh BPK maupun BPKP.

Jampidsus M. Adi Toegarisman, kembali menegaskan bahwa, sebuah pemeriksaan perkara oleh kejaksaan bukan melihat baru atau lama nya objek perkara.

Sebab, perkara korupsi itu sendiri berjalan dinamis, dan kejaksaan melihat kemungkinan ada fakta lain dalam kasus itu ada kerugian negara yang belum sempat dihitung, karena sebuah peristiwa sebuah kasus itu bisa berkembang yang mana sebelumnya tidak tampak, namun dikemudian hari baru terlihat.

Tetapi jika nantinya perhitungan potensi kerugian negara itu sama dengan perhitungan BPK atau BPKP, maka kasus itu pasti dihentikan.

“Jadi ini, jika nantinya sebuah kasus perhitungan keuanganya sama dengan BPK atau BPKP, pasti dihentikan Itu saja,” tandas Jampidsus. (MN)

News Feed