oleh

IURAN BPJS TIDAK PERLU NAIK CUKUP RP.25.000/ORANG/BULAN

-Opini-620 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Pemerintah sebaiknya tidak kuping Gajah (red-besar tapi tidak mau dengar) untuk meninjau ulang Per Pres 64 tahun 20 yang menaikan iuran BPJS, waktunya sangat tidak tepat.

Selain rakyat mendengar bahwa, Mahkamah Agung sudah menetapkan Keputusan menolak kenaikan iuran juga Copid-19 ini telah mnyengsarakan masyarakat. Bagaimana orang-orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan dan kesulitan mendapat 9 bahan pokok dipaksa harus bayar BPJS. Sebesar apapun, kenaikan iuran Saya yakin BPJS juga tidak punya kemampuan untuk menagihnya, akhirnya akan kembali ke Pemerintah/APBN. Perpres 64/20 ini hanya akan menambah ketidak taatan dan ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah. Saya yakin tidak ada orang waras yang akan ngaku sakit dan minta diobati.

Kewajiban pemerintah adalah menjamin kesehatan dasar warganya, karena itulah dibentuk kemenkes, dinas kesehatan prov, kota Kab, RSUP, RSUD dan Puskesmas.

Saya selaku anggota DPR RI, bulan Desember 19 sudah memberi masukan dengan menulis surat ke Presiden dan lembaga terkait bahwa, untuk mengurus kesehatan masyarakat tidak perlu dibentuk Badan lagi cukup optimalkan Kemenkes dan lembaga di daerah tersebut.

Ketika Saya jadi Walikota Sukabumi dan membangun Rumah Sakit tipe D dengan status semua kelas 3 yang gratis untuk seluruh warga kota (cukup menunjukan KTP dan KK) ternyata biaya yg diperlukan hanya Rp.100.000 x jumlah warga per tahun, kalau pola ini diterapkan secara nasional dengan penduduk Indonesia 250 jt orang maka dana yang diperlukan per tahun cuma :
1. tingkat KoKab. 250jt x
Rp.100.000,- =Rp.25 T.
2. biaya rujukan ke tingkat
prov 250Jt xRp100.000
= Rp. 25 T.
3. biaya rujukan ke tkt Nas
250JtxRp.100.000=25T
atau total Rp.75T. jadi biaya per orang per bulan =75T : 250Jt : 12bln = Rp.25.000/ orang/bulan.

Dengan pola ini, maka kewajiban Pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh warga terpenuhi. Kalau mau silahkan BPJS mengelola kls 1 dan 2 dengan iuran sesuai ketentuan Asuransi.

Semoga dapat dikaji oleh Pemerintah yang masih punya semangat dan amanah untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 45 yang sudah disepakati oleh para founding father dan rakyat Indonesia.

H.M. Muraz, anggota DPR RI Komisi 2 Fraksi Demokrat

News Feed