oleh

Insiden Fayit Asmat, Pangdam XVII/Cen: Semua Pihak Harus Memberikan Pernyataan Yang Menyejukan

Jayapura – koranprogresif.co.id – Kodam XVII/Cenderawasih melakukan kegiatan investigasi soal kerusuhan Fayit Asmat agar dapat mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Hadir dalam kegiatan investigasi tersebut antara lain, Bupati Asmat, Elissa Kambu, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Agus Abdurrauf, selaku ketua Tim Investigasi, Ketua Komnas Ham RI perwakilan Papua/Papua Barat Frits Ramday, unsur Polda Papua, Pomdam XVII/Cen, Kumdam XVII/Cen, Kesdam XVII/Cen, Inspektorat Kodam XVII/Cen dan Pendam XVII/ Cen.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosuha Pandit Sembiring saat menerima laporan atas peristiwa tersebut langsung mengambil langkah cepat dengan mengundang seluruh komponen terkait antara lain Polda Papua, Komnas HAM RI perwakilan Papaua/Papua Barat, Pemda Asmat melalui Danrem 174/ATW untuk segera melakukan investigasi langsung ke TKP.

Adapun mekanisme pelaksanaan investigasi yang dilaksanakan yakni, Meninjau dan mengecek secara langsung dampak kerusakan.

Mewawancarai saksi-saksi diantaranya korban pengrusakan dan penjarahan harta benda, pelaku kerusuhan dan oknum anggota TNI pelaku penembakan. Memeriksa barang bukti berupa berbagai macam senjata milik perusuh yang tertinggal di TKP. Terakhir Melaksanakan olah TKP dengan melibatkan pelaku kerusuhan.

Menurut Pangdam XVII/Cen, Mayjen TNI Yosuha Pandit Sembiring mengungkapkan, seharusnya hanya pihak-pihak yang berkompeten yang boleh memberikan pernyataan tentang peristiwa Fayit ini, mereka adalah yang terlibat langsung dalam kegiatan investigasi, karena merekalah yang mendapatkan informasi secara lengkap dan holistis.

“Tentunya berbeda halnya apabila komentar atau pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak lain yang tidak berkompeten dan tidak mengetahui secara kengkap tentang peristiwa tersebut, termasuk dalam hal ini pihak Gereja Katolik Keuskupan Agast yang pasti tidak mendapatkan keterangan secara lengkap dari berbagai sumber sehingga melahirkan persepsi dan pandangan yang tidak berimbang dan berpotensi mengandung unsur porvokatif,” ungkap Pangdam.

Lanjut ia, karena minimnya informasi dan keterangan, maka pihak Gereja Keuskupan Agast telah mengeluarkan pernyataan sikap yang mengandung unsur menghakimi, dengan seolah-olah menumpahkan seluruh dosa dan kesalahan hanya tertuju sepenuhnya kepada institusi TNI, tampa melihat faktor lain.

“Pihak Gereja Keuskupan Agast hanya melihat persoalan pada akhir kejadiannya saja, namun tidak memeriksa dan mempelajari bagaimana proses kejadiannya sejak awal, siapa-siapa saja pelakunya, bagaimana dampak kerusakan, siapa provokator atau pemicunya dan lain-lain faktor pendukung lainnya,” kata Pangdam.

Dalam pernyataan sikap tersebut, pihak Gereja Keuskupan Agast menuding bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Fayit Asmat yang dilakukan oleh TNI. Menyatakan suatu peristiwa mengandung unsur pelanggaran HAM atau tidak, sama sekali bukanlah rana dan kewenangan pihak Gereja, pengadilan lah yang paling berwewenang dan berkompeten tentang hal tersebut.

“Saat ini proses hukum sedang berlangsung, tentunya butuh waktu dan diharapkan semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya,” tegas Pangdam.

Selain itu, Anggota TNI yang melakukan penembakan sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII/Cen dalam rangka proses hukum.

“Demikian pula Polda Papua akan segera melaksanakan proses hukum terhadap pelaku kerusuhan terutama provokator yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan,” jelas Pangdam.

Pangdam menuturkan, Dalam peroses hukum khususnya terhadap oknum anggota TNI yang melakukan penembakan, tentunya pengadilan akan menijau dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengeluarkan keputusan hukum.

Diantaranya pengadilan dapat menerapkan Pasal 49 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

“Jadi semua pihak jangan terlalu mudah melontarkan tudingan apalagi kecaman tanpa dasar,” pinta Pangdam.

Demikian pula yang sedang tersebar di media sosial (medsos) saat ini tentang catatan koraban penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri selama kurung waktu tahun 2019 yang mengakibatkan jatuh korban sipil hingga 11 orang. Bahwa setiap bentrokan antara aparat keamanan dengan warga sipil di Papua yang berujung pada jatuhnya korban pasti diawali karena adanya sebab akibat.

“Patut disayangkan bahwa warga kita di Papua masih terlalu mudah melakukan tindakan anarkis, melakukan penyerangan dan pengrusakan dengan berbagai macam senjata, baik senjata tajam, senjata pemukul, senjata pelempar atau pelontar senjata penikam dan lain-lain. Termasuk dalam penyampaian aspirasi sering sekali diikuti dengan tindakan anarkis sehingga aparat keamanan yang bertugas selalu dihadapkan pada pilihan sulit antara menjadi korban sia-sia atau terpaksa menjatuhkan korban,” ujar Pangdam.

Di sisi lain, terjadinya serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya pembantaian terhadap warga dan penembakan terhadap pesawat di Kenyam Nduga, pembantaian terhadap tukang ojek di Lanny Jaya, pembantaian terhadap pemilik kios di Puncak Jaya, Pembantaian terhadap puluhan orang karyawan PT. Istaka Karya di Yigi Nduga, penyanderaan dan pemerkosaan terhadap guru-guru dan tenaga medis di Aroanop dan di Mapenduma, penyerangan dan pengrusakan oleh perusuh di Fayit Asmat dan penyerangan terhadap aparat keamanan di berbagai tempat yang mengakibatkan jatuh korban jiwa dan lain-lain semuanya seolah-olah luput dari perhatian. Bahkan terkesan sengaja ditutupi dengan pembentukan opini membeberkan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Meskipun kesalahan-kesalahan tersebut hanya dipandang pada hasil akhir setiap peristiwa tanpa mau jujur membahas dan meneliti bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi.

Demi untuk menjamin kepastian dan kewibawaan hukum diseluruh wilayah hukum NKRI, maka hukum positif harus ditegakkan.

Misalnya penerapan UU Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 tentang larangan membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam dan lain-lain dengan tuntutan hukum hingga 20 tahun penjara.

Sebaiknya semua pihak mampu menempatkan diri pada batasan, tataran, fungsi dan kewenangan masing-masing tampa harus mencampuri dan melampaui batasan kewenangan pihak lain.

“Kita semua tentunya berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian di Fayit serta kejadian-kejadian lain yang memakan korban. Atas nama seluruh Prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cen dan atas nama pelaku penembakan (Oknum anggota TNI) yang saat ini sedang menjalani proses hukum,” ungkapnya.

Pangdam Mayjen Yosua Pandit Sembiring menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang memakan korban tersebut. Pihaknya juga telah menfasilitasi para unsur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pangdam juga berjanji akan menanggung segala biaya pengobatan terhadap korban luka tembak a.n Jhon Tatae yang sekarang sedang dirawat di RS. Bhayangkara Jayapura, termasuk biaya transportasi kembali ke kampung halamannya kelak bila sudah sembuh.

Pangdam meminta, sebaiknya pihak Gereja sesuai dengan fungsinya mengajak seluruh warga berdo’a agar korban diterima di sisi Yang Maha Kuasa, dan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi serta seluruh pihak dapat saling memaafkan dan kembali merajut persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama membangun Bangsa dan Negara.

“Melalui gereja, juga hendaknya ikut berperan menghimbau masyarakat agar sadar dan taat hukum. Setiap warga hendaknya menghindari menyimpan, memiliki dan menggunakan berbagai macam senjata jenis apapun tampa hak. Karena kepemilikan dan penggunaan senjata jenis apapun adalah melanggar hukum dan perundang-undangan,” tegas Pangdam.

Diketahui, pada tanggal 27 Mei 2019, semua pihak dikagetkan adanya laporan dan informasi bahwa telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban karena tertembak oleh aparat TNI.

Menyikapi kejadian tersebut, muncul berbagai spekulasi dan komentar dari berbagai pihak, termasuk dari gereja Katolik Keuskupan Agast tidak tanggung-tanggung mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi dengan NO: 059.020.22.06 pada 01 Juni 2019 yang mengecam intitusi TNI yang telah melakukan penembakan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka tembak terhadap warga perusuh, seolah-olah segala kesalahan terjadinya kerusuhan di Fayit Asmat sepenuhnya ditumpahkan kepada institusi TNI sebagai pelaku kejahatan. (Red).

News Feed