oleh

Indonesia Menyambut Periode Kedua Jokowi, Meretas Jalan Memajukan Daerah

-Opini-43 views

Oleh: Sultan B. Najamudin,

Wakil Ketua DPD RI

Jakarta – koranprogresif.co.id – Hadirnya DPD-RI sebagai lembaga legislatif kedua setelah DPR, merupakan penataan ulang terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang ditandai dengan bergesernya sistem kekuasaan dari sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dan sistem yang saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta antara lembaga legislatif itu sendiri (DPR-DPD).

DPD RI memiliki peran dan kedudukan penting dalam rangka optimalisasi parlemen di Indonesia, karena pembentukan DPD RI dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan daerah dalam memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat di daerah pada tataran kebijakan nasional.

Untuk itu, periode kedua pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin, bersama para anggota DPD RI diharapkan bekerja keras dan cerdas dalam tugas mewakili daerahnya, dengan cara senantiasa memelihara hubungan baik dengan pemerintah pusat dan daerah serta dengan konstituen dan mampu menyerap aspirasi masyarakat di daerah secara baik dan optimal sehingga mampu memberikan masukan yang berkualitas dalam perumusan kebijakan DPD RI untuk selanjutnya memberikan masukan disampaikan ke DPR RI dan lembaga negara lainnya sesuai dengan koridor konstitusi.

DPD RI menyambut pemerintahan Jokowi dua periode ini dengan baik dan penuh optimisme.

Selanjutnya, para anggota DPD RI dapat mengemban peran sebagai Wakil Daerah secara baik kedepan dengan masukan masukan, pertama, diperlukan amandemen UUD 1945 untuk membangun dan melembagakan sistem perwakilan yang kompatibel dengan sistem pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif. Kedua, perlu dikembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang memungkinkan DPD mempunyai relasi kelembagaan yang memadai secara horizontal (dengan DPR dan Pemerintah) dan secara vertikal (dengan unsur Pemda). Ketiga, diperlukan relasi, komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara “wakil rakyat” (melalui partai di DPR dan DPRD) dengan “wakil daerah” (DPD) dan pemerintah pusat.

Keempat, perlu diatur (dalam UU Susduk) adanya Panitia Bersama (joint committee) DPR-DPD sebagai wadah pembahasan bersama RUU yang menjadi wilayah kewenangan DPD. Kelima, perlu diatur (dalam UU Susduk) adanya Panitia Kerja Bersama (conference committee) DPR-DPD sebagai forum konsultasi DPR dan DPD untuk memecahkan perbedaan pandangan kedua lembaga. Keenam, perlu diatur (dalam UU Susduk) agar anggota DPD sebagai wakil daerah dapat menghadiri forum sidang Paripurna Khusus DPRD Propinsi, sebagai perwujudan implementasi kewenangan terbatas DPD.

Itulah point semua agar DPD RI dapat mengemban peran sebagai Wakil Daerah secara baik, dan telah menjadi komitmen bersama bagi segenap anggota DPD untuk memperjuangkannya.

Oleh karena itu, DPD RI kedepan perlu bersinergi lebih baik dengan pemerintah pusat kedepan serta mampu memberikan konstribusi pemikiran untuk kesejahteraan daerah.

“Semoga Periode pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin bersama DPD RI bisa memajukan daerah daerah di Indonesia lebih baik kembali,” pungkasnya. (MI).

News Feed