oleh

Hartono Tanuwidjaja: Persidangan Secara Online Tidak Memenuhi Syarat dan Bertentangan Dengan Kuhap

-Hukrim, Nasional-187 views

Jakarta – koranprogresif.co.id – Pengacara Senior, Hartono Tanuwidjaja SH, M.Si, MH, CBL mengatakan bahwasannya, persidangan secara online melalui jaringan telecomunication berpotensi menimbulkan masalah Yuridis dan dalam pelaksanaannya pun tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disebutkannya, selama ada ketentuan pasal 153 (KUHAP), persidangan secara online merupakan suatu pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip yang menyebutkan sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Bahkan, putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar, tegas Pengacara senior saat di sambangi wartawan di kantornya, Kamis (6/8).

Disebutkan, sebagaimana pasal 154 KUHAP jo pasal 196 KUHAP yang mengharuskan terdakwa diruang sidang, juga pasal 159 KUHAP jo pasal 160 KUHAP jo pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi hadir secara langsung di ruang persidangan. Kemudian sebagaimana pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan, majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti, namun pada faktanya saat ini dalam beberapa persidangan barang bukti diperlihatkan melalui virtual, imbuhnua.

Dalam dialog inipun, menurut pengacara senior lanjutnya, ia sangat berharap kepada pemerintah dalam upayanya untuk melakukan pencegahan penularan virus Corona yang tidak dapat di prediksi sampai kapan berakhirnya, agar membuat aturan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) KUHAP terkait persidangan pidana secara Teleconference. “Untuk menjamin dan menjaga peradilan pidana berlangsung secara sederhana, cepat dengan biaya ringan dan murah serta dapat pula untuk mengurangi Objektivitas hakim dalam memutus perkara,” terang pengacara senior yang hobi sebagai kolector Lukisan dan batu akik serta pembina Sasana Boxing Camp

Kemudian dikatakannya lagi, dengan adanya aturan yang jelas, peradilan pidana secara online diharapkan bisa mencapai fungsi dari hukum acara untuk menemukan kebenaran materiil, juga dapat memperoleh pelaksanaan dan putusan pengadilan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana.

Bahkan menurutnya bahwa, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, kemudian mendapatkan keadilan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan. “Dimasa Pandemi Virus Covid-19, dalam sidang perkara pidana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Karena juga dengan adanya perjanjian kerja sama antara MA No. 402/DJU/HM.01.1/4-2020 Kejaksaan Agung RI No. KEP-17/E/Eko/04/2020 dan Kementerian Hukum dan Ham No. PAS 08.HH.05.05 tahun 2020, tentang Pelaksanaan hu hu Persidangan melalui Teleconfrence. Terakhir, melalui SEMA No.; 6 tahun 2020 tentang System’ Kerja diLingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawah dalam tatanan New Normal (Normal Baru),” pungkasnya. (Eddy S).

News Feed