oleh

Hakim Tolak Praperadilan Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon

-Hukrim-151 views

 

Jakarta – koranprogresif.co.id – Sidang Pra Peradilan No.06/Pid/Pra.Per/PID/2019/PN.JKT.TIM antara Matheus Mangentang dan ernawaty simbolon sebagai Pemohon yang diwakili oleh Herwanto dan Dwi Putra Budiyanto, SH, MH dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) sebagai Termohon yang dihadiri oleh Handri kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jl. Dr. Sumarno, No. 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin (26/8) terkait eksekusi penahanan yang dilakukan oleh Kejari Jaktim.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Suparman Nyompa, SH, MH tersebut digelar dengan agenda putusan. Yang mana pada putusan tersebut Hakim memutuskan, bahwa eksekusi penahanan itu bukan ruang lingkup pra peradilan.

“Mengadili, Menyatakan Menolak permohonan pra peradilan pemohon” dan membebankan biaya perkara pada pemohon,” kata Suparman Nyompa, SH, MH dalam putusannya.

Usai persidangan kuasa hukum Matheus Mangentang dan Ernawaty, Dwi Putra Budiyanto, SH, MH menyatakan bahwa, kami mengacu pada Pasal 95. Yang mana, Menurut Pasal 95 ayat(1) KUHAP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Atas putusan tersebut, pihak kuasa hukum akan mengkaji ulang kembali putusan itu.

“Kami akan bertukar pikiran pada pihak lain, Komnas HAM dan Komisi Kejaksaan”, nanti kami akan membelah tentang putusan seperti ini mengadakan seminar mengundang orang orang yang tahu tentang hukum (pakar hukum) dan memang kasus ini kan kasus yang baru, dan saksi ahli pun, dan beberapa pengacara pun beranggapan bahwa kasus ini adalah kasus yang Seksi, seperti itu, kata Dwi, dan yang betul-betul aneh, suatu putusan dinyatakan bersalah, tapi dibawahnya dinyatakan tahanan kota, kata Dwi Putra Budiyanto, SH, MH menutup pembicaraannya.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Handri menyampaikan bahwa, apa yang sudah dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) Sah.

“Apa yang sudah kami lakukan sebagai termohon Sah, sebagaimana surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, sah,” kata Handri. Kemudian penahanan yang dilakukan termohon bukan penahanan yang sifatnya sementara, tapi melaksanakan putusan pengadilan, kata Handri lagi.

Terkait mengenai pasal 95 yang disampaikan oleh kuasa hukum Matheus Mangentang, Jaksa mengatakan bahwa, hal itu tidak dimasukkan atau dalil itu tidak ada.

“Itu alasan alasan pemohon, arusannya kan kalau merasa dirugikan dimana diletakkan? sama sekali ga ada disinggung soal pasal 95 di ininya (pra peradilan),” jawab Handri. (Rd)

News Feed